Jokowi Setuju UU KPK Dikembalikan ke Versi Lama: Itu Inisiatif DPR, Saya Tak Tanda Tangan

 

Repelita Solo - Presiden RI ke-7 Joko Widodo menyatakan setuju jika Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dikembalikan ke versi lama menanggapi usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad.

"Ya saya setuju bagus," kata Jokowi di Stadion Manahan Solo pada Jumat 13 Februari 2026 sore.

Jokowi menegaskan bahwa revisi UU KPK yang terjadi pada tahun 2019 merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat bukan berasal dari pemerintah.

"Jangan keliru ya inisiatif DPR," ucapnya meminta publik tidak keliru memahami proses yang terjadi saat itu.

Dia juga menekankan bahwa dirinya tidak menandatangani revisi undang-undang tersebut meskipun saat itu menjabat sebagai presiden.

"Memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi tapi saya tidak tanda tangan," ujarnya menjelaskan posisinya.

Sebelumnya Abraham Samad mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar UU KPK dikembalikan ke versi sebelum revisi 2019.

Usulan itu disampaikan saat pertemuan sejumlah tokoh dengan Prabowo di Kertanegara pada 30 Januari 2026.

Abraham menilai revisi UU KPK pada 2019 berdampak pada melemahnya lembaga antirasuah tersebut.

Dia menyebut pemberantasan korupsi menurun drastis sejak perubahan undang-undang dilakukan oleh DPR kala itu.

"Saya sampaikan bahwa kalau sekarang dianggap KPK melemah itu disebabkan oleh Undang-Undang KPK yang sudah dipreteli atau direvisi pada tahun 2019," kata Samad saat dihubungi pada Minggu 1 Februari 2026.

"Oleh karena itu Undang-Undang KPK harus dikembalikan lagi seperti dulu kalau kita ingin melihat KPK-nya kuat bisa memberantas korupsi seperti dulu lagi," ucapnya.

Pernyataan Jokowi yang setuju dengan pengembalian UU KPK ke versi lama ini menjadi sorotan mengingat revisi terjadi di era kepemimpinannya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga