Repelita Jakarta - Indonesia sedang mengalami perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri terkait konflik Palestina-Israel sejak masa kemerdekaan pada 1945.
Transformasi ini menandai fase paling krusial dalam sejarah diplomasi Jakarta yang selama puluhan tahun mengandalkan dukungan moral, retorika di forum internasional, serta bantuan kemanusiaan tanpa keterlibatan militer langsung.
Kini Indonesia mulai bergerak menjadi aktor yang lebih aktif di panggung global dengan keterlibatan dalam International Stabilization Force atau ISF.
Penempatan pasukan TNI dalam ISF merupakan langkah strategis yang mencerminkan ambisi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas pengaruh Indonesia di luar negeri.
Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2803 yang diadopsi pada November 2025 menjadi landasan utama operasi ini dengan mandat menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
Resolusi tersebut memungkinkan pengerahan pasukan untuk menghentikan kekerasan serta mendistribusikan bantuan kemanusiaan secara lebih efektif di wilayah konflik.
Indonesia menolak interpretasi yang mengarah pada demiliterisasi sepihak dan menekankan perlindungan warga sipil serta rekonstruksi infrastruktur di Palestina.
Keterlibatan ini juga menimbulkan paradoks humaniter karena pasukan Indonesia hadir di Gaza namun tetap menjaga jarak dari normalisasi hubungan dengan Israel.
Pemerintah menegaskan bahwa partisipasi dalam ISF tidak berarti pengakuan diplomatik terhadap Israel atau pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina.
Sektor militer Indonesia telah menyiapkan sekitar 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam pasukan tersebut dengan destinasi awal di perbatasan Mesir.
Kontingen ini difokuskan pada misi kemanusiaan seperti distribusi bantuan serta rekonstruksi, bukan operasi tempur langsung melawan pihak manapun.
Dinamika politik dalam negeri menunjukkan adanya national caveats yang membatasi keterlibatan agar tidak melanggar prinsip anti-normalisasi dengan Israel.
Beberapa syarat utama termasuk larangan konfrontasi langsung dengan faksi bersenjata di Gaza serta penolakan terhadap pengakuan hubungan diplomatik dengan pihak yang dianggap mendukung agresi.
Fokus tetap pada perlindungan warga sipil Palestina serta penyaluran bantuan yang efektif tanpa terjebak dalam politik koalisi global yang rumit.
Tantan Taufik Lubis selaku Wakil Rektor Universitas Jakarta sekaligus Ketua Umum DPP KNPI dan Founder Youth Organization of Islamic Cooperation menilai keputusan ini sebagai bukti keberanian Presiden Prabowo mengambil peran bebas aktif dalam menangani krisis global.
Menurutnya langkah ini membawa Indonesia dari posisi pendukung moral menjadi kekuatan aktif yang mampu memengaruhi dinamika perdamaian tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar kebijakan luar negeri.
Proyeksi ke depan menunjukkan transisi dari dukungan moral menjadi peran lebih aktif sebagai wakil komandan ISF di Gaza.
Langkah ini membawa risiko besar termasuk potensi serangan dari kelompok bersenjata serta tekanan dari berbagai pihak internasional.
Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara komitmen kemanusiaan dan prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif yang telah lama dipegang teguh.
Kesuksesan misi ini akan sangat bergantung pada kemampuan diplomasi serta koordinasi dengan Board of Peace tanpa mengorbankan integritas nasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
