Repelita Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memberikan tanggapan tegas terkait dugaan teror yang menimpa Ketua BEM Universitas Gadjah Mada Tiyo Ardianto di tengah sorotan publik atas keamanan aktivis mahasiswa.
Pernyataan tersebut disampaikan Pigai saat menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Kementerian HAM Jakarta pada Jumat 20 Februari 2026.
Menurut Pigai program-program sosial unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis serta Koperasi Merah Putih sebenarnya merepresentasikan komitmen nyata dalam pemenuhan hak asasi manusia.
Ia menjelaskan bahwa inisiatif tersebut mencakup jaminan hak atas pangan bergizi pendidikan gratis layanan kesehatan serta perumahan layak bagi masyarakat.
Pigai menegaskan bahwa upaya pemerintah melalui program makan bergizi gratis pendidikan gratis cek kesehatan gratis sekolah rakyat hingga swasembada pangan selaras dengan kewajiban konstitusional dalam melindungi hak hidup kesehatan dan pendidikan warga negara.
Ia menilai rangkaian kebijakan itu bukan sekadar strategi politik melainkan bentuk perlindungan hak dasar yang harus dijalankan negara.
Pigai menyatakan bahwa siapa pun yang berupaya menghapus atau meniadakan program Makan Bergizi Gratis cek kesehatan gratis pendidikan gratis sekolah rakyat serta Koperasi Merah Putih pada dasarnya berada di posisi menentang prinsip hak asasi manusia.
Menurutnya kritik terhadap pelaksanaan program tetap dibuka selama bertujuan meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan bukan menghilangkan hak masyarakat atas fasilitas tersebut.
Program Makan Bergizi Gratis disebut Pigai selaras dengan agenda global Perserikatan Bangsa-Bangsa serta rekomendasi UNICEF terkait pemenuhan gizi pendidikan dan kesehatan anak di seluruh dunia.
Ia menambahkan bahwa menolak program yang sesuai dengan komitmen internasional tersebut menjadi tidak relevan di mata komunitas global.
Pigai juga menekankan bahwa pelaksanaan program-program sosial tersebut merupakan amanah langsung dari rakyat kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya mandat tersebut sekaligus mencerminkan tanggung jawab Indonesia di arena internasional untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Dalam nada tegas Pigai menyayangkan jika program-program baik ini dipolitisasi dengan cara yang merugikan masyarakat kecil.
Ia menyebut bahwa mengarahkan isu tersebut ke ranah pemilu atau kepentingan politik sempit sama saja dengan menentang kepentingan orang kecil dan menunjukkan sikap tidak punya nurani serta hati bagi warga miskin.
Sebelumnya BEM UGM pernah menggelar aksi simbolik pada 24 September 2025 di kampus Universitas Gadjah Mada Sleman Yogyakarta dengan menghadirkan sapi bertuliskan foto Presiden Prabowo sebagai bentuk kritik satir terhadap pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.
Aksi itu menyoroti dugaan ribuan kasus keracunan serta potensi pelanggaran hak anak atas pendidikan akibat alokasi anggaran program tersebut.
Situasi semakin memanas setelah Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto melaporkan mengalami teror berupa ancaman penguntitan serta pemotretan oleh pihak tak dikenal antara 9 hingga 11 Februari 2026.
Salah satu ancaman paling serius berasal dari nomor asing yang mengancam penculikan terhadap dirinya sementara ibundanya juga menerima pesan tengah malam yang menuduh Tiyo melakukan penggelapan dana.
Di tengah ketegangan antara kritik kebijakan ancaman keamanan terhadap aktivis serta pembelaan pemerintah atas hak dasar masyarakat pernyataan Pigai menjadi penegasan kuat bahwa kritik boleh disampaikan namun hak rakyat tidak boleh dikorbankan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
