Repelita Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia di bawah kepemimpinan Risyad-Patra mendesak pemerintah dan pihak terkait memberikan kejelasan informasi mengenai rencana impor seratus lima ribu unit mobil pikap oleh PT Agrinas.
Desakan tersebut muncul setelah Ketua Bidang Geopolitik DPP GMNI Andreas H Silalahi menyoroti perbedaan mencolok antara pernyataan resmi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sufmi Dasco Ahmad dengan fakta di lapangan.
Pada tanggal dua puluh empat Februari dua ribu dua puluh enam sekitar pukul tiga belas nol empat Waktu Indonesia Barat Dasco menyampaikan permintaan agar PT Agrinas menunda proses impor kendaraan pikup tersebut.
Namun berdasarkan data lapangan serta laporan media ribuan unit pikap Mahindra and Mahindra asal India telah tiba dan memenuhi area Pelabuhan Tanjung Priok.
Menurut Andreas situasi ini menciptakan anomali informasi yang membingungkan publik karena narasi penundaan impor menjadi tidak relevan ketika barang dalam jumlah besar telah terlanjur masuk ke wilayah pabean Indonesia.
“Kami meminta kejelasan mana informasi yang benar Jangan sampai publik diberi narasi penundaan sebagai formalitas sementara di lapangan terjadi fait accompli di mana barang sudah masuk lebih dulu” ujar Andreas pada Selasa dua puluh empat Februari dua ribu dua puluh enam.
Ia menambahkan bahwa publik berhak mengetahui status hukum serta perizinan atas ribuan unit kendaraan yang telah tiba di pelabuhan.
Jika memang terdapat instruksi penundaan seharusnya tidak ada aktivitas pendaratan barang dalam volume besar di pelabuhan.
“Ini menyangkut kredibilitas pengawasan instansi terkait dan transparansi tata kelola impor kita Kejelasan informasi adalah bagian dari keterbukaan kepada publik” tegas Andreas.
DPP GMNI mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta PT Agrinas untuk segera memberikan klarifikasi terbuka mengenai status impor tersebut.
Andreas menekankan bahwa penjelasan resmi diperlukan agar tidak terjadi simpang siur informasi yang berpotensi menyesatkan masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses pengawasan dan tata niaga impor nasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
