Hamas Tolak Pasukan Indonesia di Gaza

Repelita Jakarta - Hamas melalui pemimpinnya Osama Hamdan menegaskan penolakan terhadap kehadiran pasukan internasional di Jalur Gaza yang bersifat perwalian atau menggantikan pendudukan Israel

Hamdan menyatakan bahwa setiap pasukan dari luar harus membatasi tugasnya hanya di perbatasan Gaza untuk mencegah agresi Israel serta memastikan gencatan senjata tidak dilanggar tanpa ikut campur urusan internal Palestina

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap rencana Indonesia mengirim sekitar delapan ribu tentara sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional ke Jalur Gaza

Hamdan menjelaskan bahwa Hamas telah berkomunikasi langsung dengan pemerintah Indonesia untuk menyampaikan sikap tegas mengenai netralitas pasukan di perbatasan

Kami menekankan bahwa pasukan internasional mana pun harus menjaga netralitas di perbatasan dan tidak mengambil posisi yang bertentangan dengan kehendak rakyat Palestina atau berfungsi sebagai pengganti pendudukan Israel katanya

Ia menyampaikan bahwa pesan dari Indonesia diterima dengan jelas bahwa misi mereka tidak akan mendukung agenda Israel dan hanya fokus memisahkan warga Palestina dari pasukan pendudukan serta mencegah agresi

Hamdan menegaskan komitmen seluruh faksi Palestina termasuk Hamas untuk mendukung Komite Administratif dalam mengelola Gaza sehingga upaya memanfaatkan pasukan luar untuk melemahkan kehendak rakyat tidak dapat diterima

Menanggapi laporan New York Times soal rencana pelucutan senjata kelompok perlawanan Palestina Hamdan menyatakan bahwa senjata merupakan hak sah rakyat Palestina sejak 1917 untuk merebut tanah dan mencapai pembebasan nasional

Senjata ini sah menurut hukum internasional dan kehendak rakyat Palestina dan tidak akan dilepaskan sampai tujuan pendirian Negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya tercapai paparnya

Hamdan menolak gagasan pembekuan senjata jangka panjang yang hanya bersifat retorika politik karena Hamas belum mengadopsinya sebagai kebijakan resmi mengingat senjata adalah hak nasional yang tidak bisa dikompromikan

Ia menepis anggapan bahwa sikapnya memberikan dalih bagi Israel untuk melanjutkan pendudukan karena Israel telah melakukan genosida sejak 1948 tanpa memerlukan alasan tambahan

Yang kami tuntut sebelumnya adalah penarikan Israel dan kehadiran pasukan internasional di perbatasan untuk memisahkan pendudukan dan Palestina serta mencegah pelanggaran gencatan senjata sebelum diskusi lebih lanjut imbuhnya

Hamdan menyebutkan bahwa kelompok perlawanan telah menyetujui empat poin awal dokumen Sharm El-Sheikh dari Presiden AS Donald Trump yaitu gencatan senjata pertukaran tahanan pengiriman bantuan serta penarikan pendudukan ke Garis Kuning

Ia menyoroti bahwa pendudukan Israel menghalangi implementasi tahap tersebut dengan mencegah masuknya bantuan medis menghambat rehabilitasi fasilitas kesehatan dan memblokir pembentukan komite administrasi meskipun ada kesepakatan internasional

Hamdan mengkritik keanggotaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Dewan Perdamaian bentukan Trump sebagai salah satu lelucon zaman kita mengingat Netanyahu diburu Mahkamah Pidana Internasional atas tuduhan genosida(*)

Editor: 91224 R-ID Elok