Dahnil Klaim Dana Rp300 Triliun dari Denda Sawit untuk MBG, Jhon Sitorus Tuntut Kejelasan Pengelolaan

 

Repelita Jakarta - Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis memperoleh dana sebesar tiga ratus triliun rupiah dari denda atas sawit ilegal.

Dahnil menegaskan bahwa pembiayaan program tersebut sama sekali tidak bersumber dari pemotongan anggaran layanan langsung masyarakat khususnya sektor pendidikan.

Ia menjelaskan bahwa sumber dana berasal dari berbagai penerimaan negara termasuk denda sawit ilegal tiga ratus triliun rupiah serta penyitaan aset dari kasus BLBI timah dan judi online.

Dahnil menyampaikan informasi tersebut melalui cuitan di X pada Selasa tanggal delapan belas Februari dua ribu dua puluh enam dengan menyatakan Dari denda sawit ilegal saja Rp 300 triliun belum lagi sitaan BLBI Timah sampai Judol.

Ia juga menyebutkan adanya pengalihan dana dari pos anggaran yang dianggap tidak efisien seperti biaya perjalanan dinas serta pengadaan alat tulis kantor yang kemudian dialokasikan ke program Makan Bergizi Gratis.

Dahnil menolak tudingan bahwa program tersebut mengorbankan anggaran pendidikan dengan menegaskan bahwa layanan langsung bagi masyarakat luas tetap terlindungi dari pemotongan.

Pernyataan Dahnil memicu tanggapan tajam dari pegiat media sosial Jhon Sitorus yang mempertanyakan transparansi serta kejelasan pengelolaan dana denda sawit ilegal tersebut.

Jhon Sitorus menilai jika dana tiga ratus triliun rupiah benar-benar tersedia maka anggaran pendidikan sebesar tujuh ratus enam puluh sembilan triliun rupiah seharusnya tidak terdampak oleh program Makan Bergizi Gratis.

Ia menyatakan Logikanya ya kalau denda sawit ilegal itu benar ada Rp300 triliun maka seharusnya anggaran pendidikan yang 769 triliun tidak diganggu oleh proyek MBG.

Jhon Sitorus juga menuntut penjelasan mengenai alur dana tersebut dengan bertanya Jadi denda sawit ilegal itu kalian kemanakan Masuk kantong siapa.

Meski demikian ia mengapresiasi Dahnil karena secara tidak langsung mengungkap sumber pendanaan program dengan menyatakan Makasih lho anda sudah membuka sendiri.

Kontroversi ini mencerminkan ketegangan antara penjelasan pemerintah mengenai efisiensi anggaran dan tuntutan publik akan akuntabilitas serta keterbukaan penuh dalam pengelolaan keuangan negara.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga