Repelita Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menceritakan pengalaman unik ketika ia mendapat tawaran untuk mengelola salah satu dapur dalam program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ahok mengungkapkan bahwa seseorang mendekatinya dengan tawaran membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG disertai janji keuntungan yang menarik secara bisnis.
Menurutnya pihak penawar menyatakan bahwa proyek tersebut akan dikembangkan secara besar-besaran sehingga potensi pendapatan cukup signifikan.
Ahok mengutip ucapan penawar tersebut dengan mengatakan “Ada yang lebih lucu lagi. Orang nawarin gue. Lu mau gak buka dapur untuk makan gizi? Bergizi Gratis.”
Ia melanjutkan bahwa penawar menekankan “Nawarin gua untungnya lumayan loh, dia bilang gini. Ini kita mau buka banyak ini.”
Ahok menyatakan keheranannya karena selama ini ia sering menyampaikan kritik tajam terhadap berbagai kebijakan pemerintah namun justru ditawari ikut serta dalam program tersebut.
Ia menanyakan balik kepada penawar dengan kalimat “Itu gue bilang, lo gimana? Kenapa lo gak pernah lihat gue ngoceh-ngoceh?”
Ahok menegaskan bahwa sikap kritisnya terhadap proyek-proyek yang dianggap bermasalah membuatnya menolak tawaran itu karena tidak sesuai dengan prinsip yang dipegangnya.
Ia menolak anggapan bahwa penolakan itu terkait kondisi ekonomi pribadi dengan menyatakan “Ya gue gak miskin-miskin amat juga lah.”
Ahok menegaskan bahwa keputusannya murni berdasarkan prinsip dengan kalimat “Kita juga gak sehinah itu loh. Kita protes kenapa kita mesti ikutan.”
Program Makan Bergizi Gratis kembali menjadi sorotan setelah ratusan siswa SMA di Kudus Jawa Tengah diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Pegiat media sosial Herwin Sudikta mengkritik pola respons sebagian pendukung mantan Presiden Joko Widodo terhadap insiden serupa yang disampaikannya kepada fajar.co.id pada Senin 2 Februari 2026.
Herwin menyatakan “Setiap kali terjadi keracunan makanan setelah menyantap MBG, para termul langsung keluar dari sarang, refleks membela tanpa mikir.”
Ia menilai narasi pembelaan selalu berulang dengan menyalahkan hanya dapur atau SPPG tanpa melihat keseluruhan sistem program.
Herwin menekankan “Narasinya selalu sama dan diulang seperti kaset rusak, bukan programnya yang salah, cuma dapurnya (SPPG) yang kurang pengawasan.”
Menurutnya MBG merupakan satu kesatuan ekosistem yang mencakup SPPG, Badan Gizi Nasional, distribusi hingga penerima manfaat sehingga tidak bisa dipisahkan saat terjadi kegagalan.
Herwin menambahkan “Padahal ini logika kelas remedial. SPPG, BGN, distribusi, hingga penerima itu satu ekosistem.”
Ia menyimpulkan bahwa masalah pada dapur tetap menjadi tanggung jawab keseluruhan program dengan pernyataan “Kalau dapurnya bermasalah, itu kegagalan desain dan pengawasan program. Kalau pengawasan lemah, itu tanggung jawab program. Kalau rakyat keracunan, itu akibat program.”
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi dan akan memberikan sanksi tegas terhadap SPPG yang terbukti melanggar prosedur.
Dadan menyampaikan pernyataan tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul Bogor dengan mengatakan SPPG yang menyalahi aturan akan mendapat kartu kuning dan kemungkinan dihentikan sementara dalam waktu cukup lama.
Ia menjelaskan bahwa beberapa SPPG mengambil bahan baku dari luar sehingga proses masak tidak terpantau dengan baik sehingga akan diberi peringatan keras serta beberapa menu akan dihindari ke depannya.
Dadan juga menyampaikan permintaan maaf kepada para penerima manfaat yang terdampak insiden keracunan sambil memastikan proses investigasi terus berlangsung secara menyeluruh.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
