Abraham Samad Ungkap Prabowo Siap "Berperang" Lawan Oligarki dan Kejar Perampok Kekayaan Negara!

 

Repelita Jakarta - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah tokoh nasional di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih lima jam itu membahas beragam isu strategis, mulai dari arah kebijakan pemerintahan, pemberantasan korupsi, reformasi kepolisian, penyelamatan sumber daya alam (SDA), hingga posisi Indonesia dalam dinamika geopolitik global.

Samad mengatakan, pertemuan tersebut digelar pada Jumat sore hingga malam, 30 Januari 2025.

Ia diundang dalam kapasitas sebagai mantan pimpinan KPK.

Selain dirinya, sejumlah tokoh lain turut hadir, di antaranya Presiden Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara, Sjafrie Sjamsoeddin, serta purnawirawan TNI Mayjen Zacky Makarim.

Dari kalangan akademisi, hadir pula Profesor Siti Zuhro dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta beberapa tokoh lain.

Menurut Samad, suasana pertemuan berlangsung santai namun substansial.

Prabowo, kata dia, memaparkan secara panjang lebar berbagai program pemerintah, termasuk strategi penyelamatan sumber daya alam dan hasil pertemuannya dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

Paparan tersebut diselingi canda, namun tetap sarat dengan pembahasan kebijakan yang serius.

“Pak Prabowo cukup lama mempresentasikan program-programnya, mulai dari penyelamatan sumber daya alam, agenda-agenda pemerintah, sampai hasil pertemuan di Davos.

Waktunya memang lima jam, tapi terasa singkat karena diskusinya padat dan kami bahkan tidak sempat makan malam,” ujar Samad kepada wartawan, Minggu (1/2/2025).

Dalam diskusi itu, Prabowo juga meminta pandangan Samad terkait upaya meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

Samad menegaskan bahwa pemberantasan korupsi selama ini belum menyentuh akar persoalan.

Karena itu, ia mendorong perlunya peta jalan atau roadmap pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif dan efektif.

Ia merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang, menurutnya, menekankan empat aspek utama dalam penilaian dan upaya pemberantasan korupsi, yakni penyuapan pejabat asing (foreign bribery), perdagangan pengaruh (trading in influence), pengayaan elite atau penyelenggara negara (elite enrichment), serta suap di sektor swasta (commercial bribery).

Keempat aspek tersebut dinilai belum ditangani secara optimal di Indonesia.

Samad juga mengungkapkan bahwa Prabowo sempat mempertanyakan mengapa KPK tidak lagi sekuat dan seefektif seperti pada masa-masa awal berdirinya.

Menurut Samad, salah satu penyebab utamanya adalah revisi Undang-Undang KPK pada 2019 yang memangkas kewenangan lembaga tersebut dan menggeser posisinya dari lembaga independen menjadi berada di bawah rumpun eksekutif.

“Kalau kita merujuk UNCAC, lembaga antikorupsi itu harus independen, bukan berada di bawah eksekutif.

Indonesia sudah meratifikasi UNCAC, sehingga semestinya prinsip itu diikuti.

KPK seharusnya independen seperti dulu,” kata Samad.

Selain soal regulasi, ia juga menyinggung persoalan rekrutmen pimpinan KPK pada periode sebelumnya.

Samad menilai proses seleksi kala itu mengabaikan masukan masyarakat, termasuk peringatan mengenai integritas calon pimpinan.

Menurutnya, pengabaian tersebut berdampak serius terhadap merosotnya kredibilitas dan kinerja KPK.

Samad turut mengkritik pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berujung pada pemberhentian 57 pegawai KPK.

Ia menilai TWK merupakan rekayasa pimpinan KPK saat itu untuk menyingkirkan pegawai-pegawai yang justru memiliki integritas dan rekam jejak baik dalam pemberantasan korupsi.

Isu reformasi kepolisian juga menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan tersebut.

Samad mengatakan, seluruh tokoh yang hadir sepakat bahwa reformasi Polri merupakan sebuah keharusan demi memperkuat penegakan hukum dan kepercayaan publik.

Pembahasan lain yang tak kalah penting adalah penyelamatan sumber daya alam.

Samad mengaitkan hal ini dengan pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Ia mengungkapkan bahwa upaya serupa pernah dilakukan pada masa kepemimpinannya di KPK, meski saat itu belum terwadahi dalam bentuk satgas khusus.

Menurutnya, penyelamatan SDA dapat menjadi pintu masuk penting dalam pemberantasan korupsi sekaligus meningkatkan pendapatan negara.

“Kalau kita ingin pendapatan negara bagus, kalau kita ingin revenue meningkat, maka sumber daya alam harus diselamatkan.

Korupsi di sektor ini sangat besar dampaknya,” ujar Samad.

Dalam konteks hubungan internasional, Prabowo juga menjelaskan alasan Indonesia bergabung dalam Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Menurut Samad, Prabowo menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia bukanlah keputusan yang bersifat mutlak.

Jika ke depan keanggotaan tersebut justru membawa mudarat, khususnya bagi rakyat Palestina dan Gaza, Indonesia siap menarik diri.

Di akhir pertemuan, Samad menyampaikan bahwa Prabowo menegaskan komitmennya untuk “berperang” melawan oligarki yang merusak dan mengeruk keuntungan dari sumber daya alam Indonesia.

Prabowo, kata Samad, berjanji akan mengejar siapa pun yang terbukti merampok kekayaan negara tanpa kompromi dan tanpa negosiasi.

“Dia bilang akan mengejar oligarki yang merusak sumber daya alam dan merampok negara, siapa pun itu.

Mau disebut sembilan naga atau apa pun, dia bilang akan diburu dan tidak ada negosiasi,” kata Samad menirukan pernyataan Prabowo.

Pertemuan maraton di Kertanegara tersebut, menurut Samad, mencerminkan upaya Prabowo untuk menyerap pandangan kritis dari berbagai tokoh sekaligus menegaskan arah kebijakan strategis pemerintahannya ke depan, khususnya dalam agenda pemberantasan korupsi dan penyelamatan kekayaan negara.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga