[VIRAL] Rocky Gerung Viral Lagi: Video Lama Mualem Dituding Ingin Pisah dari NKRI Mirip Timor Leste

 

Repelita Banda Aceh - Akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung kembali memicu perdebatan publik setelah mengunggah potongan video lama Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem dalam sebuah forum di Surabaya.

Video tersebut menampilkan pernyataan Mualem yang oleh Rocky ditafsirkan seolah mengarah pada keinginan pemisahan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mirip kasus Timor Leste.

Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam acara bertajuk Spirit of Humanity and Human Solidarity di Surabaya yang juga dihadiri tokoh PDI Perjuangan Tri Rismaharini serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

“Aceh seolah merasa diperlakukan tidak adil oleh pusat sehingga muncul wacana referendum” ujar Rocky Gerung dalam forum tersebut.

Potongan video lama itu kemudian menjadi viral di media sosial dan memunculkan perdebatan luas di kalangan masyarakat.

Sejumlah pihak menilai unggahan Rocky Gerung mengabaikan konteks waktu serta situasi saat pernyataan tersebut disampaikan karena video berasal dari tahun dua ribu sembilan belas ketika Mualem belum menjabat Gubernur Aceh.

Dalam berbagai pernyataan publik pada periode itu Mualem justru menegaskan bahwa Aceh tetap cinta damai dan berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ia menekankan pentingnya realisasi Perjanjian Helsinki terutama terkait kesejahteraan eks-kombatan Gerakan Aceh Merdeka serta penguatan ekonomi masyarakat.

“Aceh ingin damai ingin sejahtera Yang kami minta adalah komitmen terhadap perjanjian yang sudah disepakati” ujar Mualem dalam pernyataan terdahulu.

Pernyataan yang kini dipersoalkan itu dinilai sebagai ungkapan spontan yang berangkat dari aspirasi keadilan sosial serta ekonomi bukan seruan separatisme.

Bahkan pada saat video pertama kali beredar muncul spekulasi bahwa narasi tersebut dipelintir oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik.

Kritik juga mengarah pada Rocky Gerung yang dinilai sebagian kalangan tidak lagi sepenuhnya netral sebagai pengamat karena kehadirannya dalam forum yang dihadiri tokoh PDI Perjuangan memunculkan dugaan adanya muatan politik.

Hubungan pemerintah pusat dengan Aceh di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Muzakir Manaf dinilai berjalan relatif harmonis.

Penanganan bencana di Aceh yang cepat serta koordinatif sering dijadikan contoh sinergi pusat-daerah yang mengutamakan kepentingan rakyat.

“Yang terlihat di lapangan justru kolaborasi bukan konflik Pemerintah pusat dan Aceh saling mendukung” ujar Efriza seorang pengamat kebijakan publik.

Realisasi sejumlah poin Perjanjian Helsinki juga terus berlangsung termasuk program pemberdayaan ekonomi bagi eks-kombatan Gerakan Aceh Merdeka yang berkontribusi pada stabilitas serta keamanan wilayah.

Sejumlah tokoh masyarakat Aceh mengingatkan agar publik tidak terjebak pada narasi lama yang diproduksi ulang tanpa konteks utuh karena isu referendum sudah lama selesai dan tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.

“Masyarakat Aceh sudah memilih jalan damai Provokasi berbasis potongan video lama justru berpotensi memecah belah” ujar seorang tokoh masyarakat Aceh.

Dengan kondisi Aceh yang relatif stabil dan fokus pada pembangunan publik diminta lebih kritis menyikapi narasi provokatif yang berpotensi mengganggu harmoni serta persatuan nasional.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga