Tifatul Sembiring Pertanyakan Kredibilitas Trump dan Netanyahu Wujudkan Perdamaian Palestina?

Repelita Jakarta - Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tifatul Sembiring mengajukan pertanyaan kritis mengenai kredibilitas dua tokoh internasional dalam konteks perdamaian Palestina.

Melalui sebuah pernyataan di platform media sosial, Tifatul secara terbuka mempertanyakan kapasitas mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Pertanyaan itu diajukan sehubungan dengan pembentukan Piagam Board of Peace yang melibatkan kedua tokoh tersebut dalam posisi strategis.

Tifatul meragukan kemampuan dan komitmen Trump serta Netanyahu dalam mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan di wilayah Palestina.

Menurut analisisnya, rekam jejak kebijakan kedua pemimpin tersebut tidak menunjukkan indikasi kuat untuk mendukung resolusi konflik yang berpihak pada keadilan.

Dia menekankan bahwa forum perdamaian yang tidak melibatkan perwakilan sah Palestina justru mengabaikan prinsip dasar penyelesaian konflik.

Struktur Board of Peace yang memberikan kekuasaan dominan kepada Trump dinilai tidak mencerminkan prinsip kesetaraan antaranggota.

Piagam tersebut bahkan menetapkan Trump sebagai ketua sekaligus perwakilan pemerintah Amerika Serikat dalam posisi ganda.

Kondisi ini menempatkan semua negara anggota termasuk Indonesia dalam posisi yang harus tunduk pada keputusan sepihak.

Tifatul menyoroti paradoks ketika sebuah forum perdamaian justru mengesampingkan partisipasi langsung dari pihak yang paling berkepentingan.

Menurutnya, mustahil tercipta solusi yang komprehensif tanpa melibatkan suara dan aspirasi rakyat Palestina sendiri.

Keikutsertaan Netanyahu dalam forum ini juga dinilai sebagai bentuk legitimasi terhadap kebijakan Israel yang selama ini diterapkan.

Padahal berbagai laporan internasional mencatat pelanggaran hak asasi manusia yang masih terus terjadi di wilayah pendudukan.

Tifatul mengingatkan bahwa Indonesia memiliki komitmen konstitusional untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.

Setiap kebijakan luar negeri yang diambil harus sejalan dengan prinsip dasar politik luar negeri bebas aktif Indonesia.

Partisipasi dalam forum internasional tidak boleh mengorbankan prinsip dukungan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

Dia menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi mendalam terhadap implikasi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace.

Kajian harus mencakup aspek hukum, politik, dan moral sebelum mengambil keputusan strategis yang berdampak jangka panjang.

Masyarakat internasional juga diharapkan lebih kritis dalam menilai efektivitas berbagai inisiatif perdamaian yang muncul.

Penyelesaian konflik Palestina-Israel memerlukan pendekatan multilateral yang melibatkan semua pihak terkait secara setara.

Pendekatan sepihak atau forum yang tidak seimbang hanya akan memperpanjang siklus kekerasan dan ketidakadilan.

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi corong keadilan.

Setiap langkah diplomasi harus diarahkan untuk mencapai solusi dua negara yang berdaulat dan berdampingan secara damai.

Dialog dengan berbagai elemen masyarakat perlu diintensifkan untuk menyelaraskan kebijakan dengan aspirasi rakyat.

Prinsip konstitusi dan nilai-nilai luhur bangsa harus menjadi pedoman utama dalam pengambilan keputusan strategis.

Perdamaian yang sesungguhnya hanya dapat tercipta melalui proses yang adil, inklusif, dan menghormati hak semua pihak.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga