Sorotan Arief Rasyad: Dua Keponakan Prabowo Muncul di Pos Strategis, Nepotisme Kian Terang di Pusat Kekuasaan

 

Repelita Jakarta - Pegiat media sosial Arief Rasyad memberikan sorotan khusus terhadap perkembangan karier dua keponakan Presiden Prabowo Subianto.

Melalui unggahan di platform media sosial, Arief menyampaikan pengamatannya mengenai penempatan anggota keluarga presiden dalam posisi strategis pemerintahan.

Thomas Djiwandono telah resmi ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Penetapan tersebut dilakukan oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada akhir Januari lalu.

Thomas menggantikan posisi yang sebelumnya dipegang oleh Juda Agung yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Tidak lama setelah penetapan Thomas, muncul informasi mengenai kemungkinan penunjukan Budi Djiwandono sebagai Menteri Luar Negeri.

Budi disebut-sebut akan menggantikan posisi yang saat ini masih dipegang oleh Sugiono dalam struktur kabinet pemerintahan.

Kedua nama tersebut merupakan keponakan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Arief Rasyad mengungkapkan pandangannya melalui platform media sosial dengan gaya bahasa yang cukup tajam.

Dia menggunakan metafora "habis Thomas Djiwandono terbitlah Budi Djiwandono" untuk menggambarkan fenomena yang sedang terjadi.

Menurut analisisnya, Thomas sedang menapaki jalan untuk menjadi Gubernur Bank Indonesia di masa depan.

Sementara Budi diprediksi akan mengambil alih posisi Menteri Luar Negeri dari Sugiono dalam waktu dekat.

Arief menyebut perkembangan karier kedua keponakan presiden tersebut sebagai hal yang membanggakan bagi keluarga.

Namun dia juga menyisipkan sindiran mengenai pola keberhasilan keluarga yang menjadi kunci kesuksesan di Indonesia.

Dia mengaitkan fenomena ini dengan contoh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga berasal dari keluarga politisi ternama.

Menurut Arief, pola semacam ini menguatkan citra Indonesia sebagai negara yang sarat praktik nepotisme dalam sistem birokrasi.

Dia secara retoris mempertanyakan bentuk nepotisme apa lagi yang masih kurang di negara ini.

Pernyataan Arief ini muncul setelah adanya sinyal dari Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Utut Adianto.

Dalam sebuah rapat kerja, Utut menyebutkan bahwa salah seorang pimpinan komisi akan segera berpindah ke lingkungan eksekutif.

Namun Budisatrio Djiwandono menyatakan bahwa dirinya masih tetap bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat.

Dia menegaskan bahwa fokusnya saat ini masih pada pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai anggota dewan.

Fenomena penempatan keluarga dalam posisi strategis memang sering menjadi bahan perdebatan di berbagai negara.

Beberapa pihak menilai bahwa kompetensi dan kualifikasi harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap penunjukan jabatan.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa jaringan keluarga dan kedekatan personal juga memainkan peran dalam dinamika politik.

Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap setiap kebijakan pemerintah.

Transparansi dalam proses rekrutmen dan penunjukan pejabat negara menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Setiap penunjukkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral kepada seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai pertimbangan di balik setiap keputusan strategis.

Dialog yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat akan membantu menciptakan tata kelola yang lebih baik.

Prinsip meritokrasi harus tetap dijaga untuk memastikan bahwa posisi strategis diisi oleh orang-orang yang kompeten.

Pada akhirnya, kinerja dan hasil yang dicapai akan menjadi ukuran keberhasilan dari setiap kebijakan yang diambil.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga