Usai Thomas Jadi Deputi Gubernur BI, Nama Keponakan Prabowo Lainnya Meroket sebagai Calon Menteri Luar Negeri

Repelita Jakarta - Tumbuh isu mengenai kemungkinan pergantian posisi Menteri Luar Negeri pasca penetapan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Nama Budisatrio Djiwandono, yang juga merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto, mulai mencuat sebagai calon pengganti Sugiono dalam kabinet.

Pegiat media sosial Arief Rasyad turut memberikan sorotan terhadap dinamika penempatan anggota keluarga presiden dalam posisi strategis pemerintahan.

Dalam unggahannya di platform media sosial, Arief menggunakan frasa "Habis Thomas Djiwandono terbitlah Budi Djiwandono" untuk menggambarkan fenomena ini.

Menurut pengamatannya, Thomas saat ini sedang menapaki karier menuju posisi Gubernur Bank Indonesia di masa mendatang.

Sementara Budisatrio disebut-sebut akan mengambil alih posisi Menteri Luar Negeri yang saat ini masih dijabat oleh Sugiono.

Pernyataan ini muncul setelah Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Utut Adianto memberikan sinyal adanya perpindahan pimpinan komisi ke lingkungan eksekutif.

Dalam sebuah rapat kerja, Utut menyebutkan bahwa salah seorang pimpinan di sebelah kanannya akan segera berpindah ke posisi eksekutif.

Namun Budisatrio sendiri menyatakan bahwa dirinya masih tetap bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat.

Dia menegaskan bahwa fokusnya saat ini masih pada pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai anggota dewan.

Thomas Djiwandono sebelumnya telah resmi ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia melalui proses uji kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Penetapan tersebut dilakukan oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada akhir Januari lalu.

Thomas menggantikan posisi yang sebelumnya dipegang oleh Juda Agung yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Arief Rasyad dalam analisisnya mengaitkan fenomena ini dengan pola keberhasilan keluarga yang menurutnya menjadi kunci kesuksesan di Indonesia.

Dia menyebutkan contoh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai panutan dalam konteks keberhasilan keluarga politik.

Menurutnya, fenomena semacam ini menguatkan citra Indonesia sebagai negara yang sarat praktik nepotisme dalam sistem birokrasi.

Secara retoris, Arief mempertanyakan bentuk nepotisme apa lagi yang masih kurang diterapkan di negara ini.

Fenomena penempatan keluarga dalam posisi strategis memang kerap menjadi bahan perdebatan di berbagai negara demokrasi.

Beberapa pihak menilai bahwa kompetensi dan kualifikasi harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap penunjukan jabatan.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa jaringan keluarga dan kedekatan personal juga turut mempengaruhi dinamika politik praktis.

Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap setiap kebijakan pemerintah termasuk dalam hal penunjukkan pejabat.

Transparansi dalam proses rekrutmen dan penunjukan pejabat negara menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Setiap penunjukkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral kepada seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai pertimbangan di balik setiap keputusan strategis.

Dialog yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat akan membantu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Prinsip meritokrasi harus tetap dijaga untuk memastikan bahwa posisi strategis diisi oleh orang-orang yang benar-benar kompeten.

Pada akhirnya, kinerja dan hasil yang dicapai akan menjadi ukuran keberhasilan dari setiap kebijakan yang diambil pemerintah.

Masyarakat pun terus menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai kebijakan pemerintah dalam menyusun kabinet yang efektif.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga