Tifatul Sembiring Kritik Dominasi Kekuasaan Trump dalam Piagam Board of Peace

 

Repelita Jakarta - Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tifatul Sembiring memberikan tanggapan kritis terhadap pembentukan Piagam Board of Peace.

Melalui sebuah unggahan di platform media sosial, politisi senior tersebut menyoroti struktur kepemimpinan dalam lembaga perdamaian internasional tersebut.

Tifatul mengkritisi adanya konsentrasi kekuasaan yang terpusat pada mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam piagam tersebut.

Menurut analisisnya, piagam tersebut memberikan kewenangan ganda kepada Trump sebagai ketua sekaligus perwakilan pemerintah Amerika Serikat.

Struktur ini dinilai menempatkan Trump pada posisi yang sangat dominan di atas seluruh anggota lainnya termasuk Indonesia.

Tifatul mempertanyakan apakah figur dengan rekam jejak seperti Trump dapat dipercaya untuk mewujudkan perdamaian di Palestina.

Pertanyaan serupa juga diajukan terhadap keikutsertaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam keanggotaan forum tersebut.

Dia menilai sangat paradoksal ketika forum perdamaian justru tidak mengikutsertakan pihak Palestina dalam pembahasannya.

Menurut Tifatul, mustahil tercipta perdamaian yang adil dan berkelanjutan tanpa melibatkan secara langsung pihak yang menjadi subjek utama konflik.

Dia juga menyoroti ketentuan dalam piagam yang mewajibkan semua anggota termasuk Indonesia untuk tunduk pada keputusan Trump.

Struktur kepemimpinan yang sangat hierarkis ini dinilai tidak mencerminkan prinsip kesetaraan dalam hubungan internasional.

Tifatul mengingatkan bahwa tujuan awal pembentukan Board of Peace adalah untuk menciptakan perdamaian di wilayah Palestina.

Namun komposisi keanggotaan dan struktur kepemimpinan yang ada justru memunculkan keraguan terhadap niat dan kapasitas forum tersebut.

Dia mempertanyakan rekam jejak kepemimpinan Trump dalam menciptakan perdamaian di berbagai belahan dunia.

Menurut analisisnya, belum ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa Trump memiliki komitmen kuat terhadap penyelesaian konflik secara damai.

Pembentukan forum ini justru dinilai dapat memperkuat posisi Israel dalam konflik yang sedang berlangsung dengan Palestina.

Keikutsertaan Indonesia dalam forum yang dinilai tidak seimbang ini juga mendapat sorotan tajam dari Tifatul.

Dia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.

Setiap kebijakan luar negeri yang menyangkut Palestina harus sejalan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia.

Tifatul menyarankan agar pemerintah melakukan kajian yang lebih mendalam sebelum mengambil keputusan strategis terkait keikutsertaan dalam forum internasional.

Partisipasi dalam forum apapun tidak boleh mengabaikan prinsip dasar kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Palestina.

Masyarakat internasional juga diharapkan dapat lebih kritis dalam menilai efektivitas dan netralitas berbagai forum perdamaian.

Penyelesaian konflik Palestina-Israel memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan semua pihak terkait.

Pendekatan sepihak yang tidak melibatkan Palestina hanya akan memperpanjang siklus kekerasan dan ketidakadilan.

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab moral untuk terus mendukung perjuangan Palestina.

Setiap langkah diplomasi harus diarahkan untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina.

Dialog dan konsultasi dengan berbagai elemen masyarakat perlu dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan luar negeri dengan aspirasi rakyat.

Prinsip konstitusi dan nilai-nilai luhur bangsa harus menjadi pedoman utama dalam setiap pengambilan keputusan strategis di bidang hubungan internasional.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga