
Repelita Jakarta - Surat dari Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) telah resmi diterima oleh Istana Kepresidenan yang berisi peringatan agar Presiden Prabowo Subianto tidak terjebak dalam narasi politik tertentu. Organisasi ini menyampaikan kekhawatirannya bahwa terdapat upaya sistematis untuk menjebak Presiden melalui berbagai wacana perubahan kelembagaan yang berpotensi melemahkan posisi kepemimpinan nasional.
Ketua Majelis Prodem Iwan Sumule menjelaskan bahwa surat tersebut bertujuan memberikan pandangan objektif berdasarkan mandat konstitusi dan amanah reformasi 1998. Dalam surat itu, Prodem mengingatkan bahwa wacana memindahkan posisi Polri di bawah kementerian merupakan skenario berbahaya yang dapat mengancam stabilitas keamanan nasional.
Menurut Iwan Sumule, pihak-pihak tertentu sedang mengembangkan narasi yang seolah-olah mendukung demokrasi namun sebenarnya memiliki agenda tersembunyi untuk mengurangi kewibawaan institusi kepresidenan. Prodem khawatir Presiden Prabowo dapat terjebak dalam permainan politik yang berkedok reformasi kelembagaan tersebut.
Sebagai organisasi yang terlibat aktif dalam gerakan reformasi 1998, Prodem menilai pentingnya menjaga struktur kelembagaan yang telah dibangun dengan susah payah. Perubahan pada posisi Polri dinilai dapat membuka celah bagi fragmentasi sistem keamanan yang pada akhirnya justru membahayakan posisi Presiden sebagai panglima tertinggi.
Iwan Sumule mengingatkan kasus-kasus internasional dimana fragmentasi komando keamanan justru berujung pada kerentanan sistemik. Prodem tidak ingin Presiden Prabowo mengulangi kesalahan yang sama dengan mengikuti wacana yang tampak populis namun sebenarnya mengandung risiko tinggi bagi integritas kepemimpinan nasional.
Surat tersebut juga menekankan bahwa semua institusi sipil bersenjata harus tetap berada di bawah komando langsung Presiden sesuai dengan amanat konstitusi. Struktur ini dianggap sebagai mekanisme perlindungan terbaik bagi Presiden dari berbagai kemungkinan ancaman yang dapat timbul akibat birokrasi yang berlapis.
Prodem berharap suratnya dapat menjadi pertimbangan serius bagi Presiden dalam mengambil keputusan strategis mengenai tata kelola kelembagaan negara. Organisasi ini menawarkan diri untuk menjadi mitra kritis yang membantu Presiden membaca dinamika politik secara lebih komprehensif.
Iwan Sumule menegaskan bahwa Prodem tidak memiliki kepentingan politik praktis selain menjaga konsistensi reformasi dan stabilitas sistem ketatanegaraan. Surat ini murni disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan demokrasi dan keamanan nasional Indonesia.
Prodem juga mengingatkan bahwa warisan reformasi 1998 harus dijaga dengan mempertahankan struktur kelembagaan yang telah teruji dalam menjaga netralitas dan profesionalisme aparat keamanan. Perubahan struktural yang terburu-buru dinilai dapat mengembalikan Indonesia pada pola-pola lama yang justru ingin diperbaiki melalui gerakan reformasi.
Surat yang telah diterima Istana ini diharapkan dapat dibaca secara saksama oleh Presiden Prabowo Subianto beserta tim ahli kepresidenan. Prodem siap memberikan penjelasan lebih lanjut apabila diperlukan untuk memperjelas berbagai poin penting yang disampaikan dalam surat tersebut.
Organisasi ini menutup suratnya dengan pernyataan komitmen untuk terus mendukung pemerintahan yang konstitusional dan mengawal proses reformasi kelembagaan negara secara bertanggung jawab. Prodem berharap Presiden dapat mengambil keputusan terbaik untuk bangsa dengan mempertimbangkan berbagai masukan yang objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan kelompok tertentu.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

