Repelita [Jakarta] - Peneliti dan pegiat media sosial Buni Yani membeberkan hasil perbandingan langsung antara ijazah asli lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985 dengan dokumen ijazah yang dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo. Menurut pengakuannya, perbandingan ini semakin menguatkan keyakinan bahwa terdapat kejanggalan serius pada salah satu dokumen tersebut.
Buni Yani menyatakan telah melihat secara fisik ijazah asli seorang lulusan Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1985 yang ditunjukkan setelah proses persidangan di Pengadilan Negeri Solo pada hari Selasa lalu. Dokumen asli tersebut secara jelas mencantumkan tanggal penerbitan pada bulan Mei tahun 1985.
Namun, yang menjadi perhatian utama adalah perbedaan mendasar dengan dokumen ijazah milik Joko Widodo yang selama ini beredar dan menjadi bahan perdebatan publik. Menurut Buni Yani, ijazah yang dikaitkan dengan presiden tersebut justru menyebutkan tanggal penerbitan pada bulan November 1985.
Perbedaan temporal yang mencapai selisih enam bulan ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi sistem penerbitan ijazah di Universitas Gadjah Mada pada era tersebut. Buni Yani secara khusus mempertanyakan apakah universitas ternama itu memang memiliki dua periode wisuda berbeda dalam satu tahun akademik yang sama.
Menurut analisis Buni Yani, perbedaan bulan penerbitan inilah yang menjadi dasar kuat bagi para penggugat untuk menyatakan bahwa dokumen ijazah yang selama ini digunakan dianggap tidak autentik. Perbandingan langsung antara kedua dokumen ini dianggap memberikan bukti lebih konkret dibandingkan analisis sebelumnya.
Buni Yani menegaskan bahwa perbedaan tersebut bukanlah hal sepele mengingat proses administratif penerbitan ijazah di perguruan tinggi negeri biasanya mengikuti standar baku dan jadwal yang teratur. Selisih waktu penerbitan yang signifikan menjadi indikasi penting yang perlu diklarifikasi secara institusional.
Polemik ini semakin mengemuka setelah Komisi Informasi Pusat memutuskan bahwa informasi mengenai ijazah presiden harus dibuka untuk publik. Keputusan tersebut memberikan landasan hukum bagi berbagai pihak untuk melakukan pemeriksaan dan perbandingan lebih mendalam terhadap dokumen-dokumen resmi negara.
Buni Yani menyatakan bahwa temuan perbandingan ini telah menambah dimensi baru dalam investigasi publik terhadap keaslian dokumen pendidikan pejabat tinggi negara. Masyarakat kini memiliki data konkret untuk mempertanyakan konsistensi dan keabsahan dokumen administratif yang menjadi persyaratan konstitusional.
Permasalahan ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem administrasi pendidikan tinggi di Indonesia. Publik berhak mengetahui mekanisme penerbitan ijazah di perguruan tinggi negeri terutama untuk periode-periode historis yang menjadi bahan perdebatan publik.
Universitas Gadjah Mada sebagai institusi penerbit ijazah diharapkan dapat memberikan klarifikasi resmi mengenai adanya dua versi tanggal penerbitan ijazah untuk tahun kelulusan yang sama. Penjelasan institusional diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan akademik terhadap dokumen-dokumen yang menjadi perdebatan publik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
