Peneliti Senior BRIN: Prabowo Kewalahan Urus Dalam Negeri karena Wapres Tak Kuat, Bandingkan dengan JK

 

Repelita Jakarta - Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Ikrar Nusa Bakti, menyoroti perlunya Wakil Presiden yang memiliki pengaruh kuat dalam membantu presiden mengelola urusan dalam negeri.

Ia membandingkan situasi saat ini dengan masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pandangan tersebut disampaikan dalam diskusi dengan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad yang ditayangkan di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up.

Abraham Samad memulai pembicaraan dengan menekankan signifikansi peran Wakil Presiden.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto berpotensi mengalami kesulitan dalam menangani berbagai masalah domestik jika tidak didukung oleh Wakil Presiden yang berperan aktif dan dominan.

“Seperti dulu zaman SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), kan ada Pak JK yang ambil peran signifikan,” kata Abraham seperti dikutip pada Jumat 2 Januari 2026.

Ikrar Nusa Bakti setuju dengan penilaian tersebut.

Meskipun tidak memiliki hubungan dekat dengan Jusuf Kalla, ia pernah beberapa kali berdialog dengannya terkait berbagai isu, termasuk konflik di Poso dan Papua.

“Jadi saya tidak dekat Pak JK ya, walaupun saya pernah beberapa kali berdialog dengan beliau ya, baik kasus Poso, macam-macamlah. Termasuk juga kasus Papua ya,” ujarnya.

Ikrar menggambarkan Jusuf Kalla sebagai sosok yang tegas dan selalu siap bertindak langsung.

“Tapi yang jelas Pak JK ini adalah man of action. Jadi benar-benar seseorang yang bisa mengambil tindakan,” ucapnya.

Sebagai contoh, Ikrar mengangkat penanganan konflik agama di Poso, Sulawesi Tengah.

“Anda bisa bayangkan dulu kasus di Palu ya di Poso, itu kalau dia tidak langsung turun ke lapangan ambil alih persoalan konflik antara Islam dan Kristen di Sulawesi Tengah itu,” paparnya.

“Anda bisa bayangkan berapa ribu manusia di situ yang akan jadi korban. Anda tahu sebagai orang Sulawesi Selatan ya, pasti Anda tahulah bahwa yang namanya orang Sulawesi itu pendekatan kekeeluargaan masih cukup kuat,” tambahnya.

Dari kasus itu, Ikrar menyimpulkan bahwa figur seperti Jusuf Kalla sangat esensial dalam pemerintahan.

“Orang-orang seperti JK penting,” imbuhnya.

Contoh lain adalah kontribusi Jusuf Kalla dalam penyelesaian konflik di Aceh.

Ia memainkan peran penting di belakang layar untuk mempersiapkan dialog antara pemerintah pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka pasca-tsunami.

“Bagaimana coba Anda bayangkan, ketika terjadi tsunami di Aceh, dia orang yang berada di belakang SBY, untuk kemudian melakukan persiapan dialog antara pemerintah Indonesia dengan GAM, yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan MoU Helsinki,” jelasnya.

“MoU Helsinki itu ditandatangani 15 Agustus 2005, itu hanya satu tahun setelah apa yang disebut tsunami Aceh,” sambungnya.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga