PDIP Tegaskan Pilkada Tetap Langsung, Tolak Wacana Penarikan Hak Pilih Rakyat ke DPRD

 

Repelita Jakarta - Sebuah partai politik besar di Indonesia telah mengeluarkan sikap resminya mengenai mekanisme pemilihan pemimpin daerah yang sedang menjadi bahan perdebatan nasional.

Keputusan tersebut merupakan hasil dari Rapat Kerja Nasional yang diselenggarakan oleh partai tersebut di sebuah stadion internasional di kawasan Ancol.

Forum tersebut secara tegas menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah harus tetap dilaksanakan secara langsung oleh seluruh rakyat yang memiliki hak suara.

Penegasan ini tercantum dalam salah satu dari dua puluh satu rekomendasi eksternal yang dibacakan oleh seorang ketua dewan perwakilan daerah partai dari wilayah Aceh.

Rapat kerja nasional itu menekankan pentingnya menjaga kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri melalui proses pemilihan langsung guna memperkuat legitimasi kepemimpinan.

Masa jabatan tetap selama lima tahun bagi kepala daerah juga disebut sebagai salah satu elemen penting yang harus dijaga melalui mekanisme pemilihan langsung.

Partai tersebut juga memberikan masukan agar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak memerlukan biaya yang terlalu tinggi dan memberatkan.

Biaya pelaksanaan yang besar selama ini disebut sebagai salah satu alasan utama munculnya kembali wacana untuk mengembalikan pemilihan melalui dewan perwakilan rakyat daerah.

Untuk mengatasi persoalan biaya tersebut, rapat kerja nasional merekomendasikan penerapan sistem pemungutan suara secara elektronik dalam proses pemilihan.

Rekomendasi lainnya mencakup penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran seperti politik uang selama masa kampanye dan proses pemilihan berlangsung.

Pencegahan terhadap praktik pemberian dana untuk mendapatkan rekomendasi pencalonan juga menjadi poin penting yang ditekankan dalam forum tersebut.

Pembatasan biaya kampanye yang wajar dan realistis turut diajukan sebagai salah satu solusi untuk menekan anggaran pemilihan kepala daerah.

Peningkatan profesionalitas serta integritas para penyelenggara pemilu juga dianggap sebagai faktor kunci untuk menciptakan proses pemilihan yang sehat dan berkualitas.

Seluruh rekomendasi ini disampaikan pada penutupan rangkaian rapat kerja nasional pertama yang digelar pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026.

Sikap partai ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam perumusan kebijakan pemilihan kepala daerah di tingkat nasional.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga