Mercy Barends: Penyelundupan 9 WNA China di Tanimbar Bukti Lemahnya Pengawasan Perbatasan Laut Indonesia

Repelita Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends menilai kasus penyelundupan sembilan warga negara asing asal Tiongkok melalui jalur laut di perairan Kepulauan Tanimbar Maluku menjadi peringatan keras atas lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan laut Indonesia.

Menurut Mercy penyelundupan manusia merupakan kejahatan berat yang tidak hanya melanggar kedaulatan negara serta aturan keimigrasian tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat di kawasan perbatasan.

Kejadian ini harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan penegakan hukum dan koordinasi antar-institusi khususnya di perbatasan laut Indonesia–Australia serta perairan Maluku Nusa Tenggara Papua dan wilayah perbatasan lainnya ujar Mercy kepada wartawan pada Kamis 22 Januari 2026.

Legislator PDI Perjuangan itu menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara tegas tanpa kompromi karena sindikat internasional semakin canggih memanfaatkan celah administratif serta jalur laut terpencil di wilayah Indonesia terutama di Maluku.

Mercy juga mengingatkan pentingnya menjaga prinsip hak asasi manusia baik terhadap WNA yang diselundupkan maupun WNI yang berpotensi menjadi korban jaringan penyelundupan manusia.

Jika WNA Tiongkok bisa diselundupkan apalagi WNI tegasnya.

Negara memiliki tanggung jawab penuh melindungi warganya dari eksploitasi termasuk pekerja migran Indonesia yang sangat rentan menjadi sasaran jaringan ilegal sesuai dengan prinsip HAM dan hukum internasional.

Selain penguatan pengawasan di dalam negeri Mercy mendorong peningkatan kerja sama internasional khususnya di bidang intelijen dan keamanan maritim dengan negara sahabat seperti Australia serta negara-negara ASEAN.

Penyelundupan manusia adalah kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani secara parsial melainkan membutuhkan langkah bersama yang terkoordinasi dan terintegrasi.

Oleh karena itu Mercy mendesak pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan aparat keamanan laut serta TNI-Polri untuk segera memperkuat patroli maritim di seluruh wilayah perairan kepulauan termasuk Maluku dan kawasan sekitarnya.

Pemerintah harus bergerak cepat terkoordinasi dan bertindak tegas demi kedaulatan negara keamanan wilayah perbatasan serta perlindungan bagi masa depan generasi bangsa pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga