
Repelita Jakarta - Pertanyaan mendasar tentang mengapa negara lebih memilih memberi makan daripada mencerdaskan kehidupan bangsa mengemuka dalam analisis kebijakan publik.
Pilihan ini sering dilihat sebagai langkah politik jangka pendek yang memberikan dampak langsung dan terukur terhadap stabilitas sosial.
Program bantuan sosial seperti bansos dan subsidi pangan mampu meredakan ketegangan ekonomi dengan cepat serta membangun loyalitas politik dalam waktu singkat.
Sementara itu, investasi dalam pendidikan yang membangun kecerdasan kritis merupakan proses jangka panjang dengan hasil yang baru terlihat puluhan tahun kemudian.
Efek stabilisasi dari bantuan pangan sangat dibutuhkan pemerintah untuk mencegah potensi gejolak sosial di tengah ketimpangan ekonomi yang lebar.
Pendekatan ini juga menciptakan dinamika patron-klien dimana rakyat menjadi penerima pasif yang bergantung pada negara.
Di sisi lain, pendidikan yang membebaskan dan mencerdaskan justru berpotensi melahirkan generasi yang kritis dan sulit dikendalikan.
Alokasi anggaran seringkali mencerminkan prioritas ini dengan porsi yang lebih besar untuk program karitatif dibanding pengembangan kapasitas intelektual bangsa.
Pemahaman sempit tentang mencerdaskan kehidupan bangsa sering terbatas pada peningkatan angka partisipasi sekolah dan nilai ujian.
Padahal, semangat konstitusi mengarah pada pembangunan kecerdasan kolektif yang memungkinkan bangsa bersaing di tingkat global.
Ketergantungan pada pola pemberian bantuan tanpa pembangunan kapasitas kritis berisiko melanggengkan kemiskinan struktural.
Negara seharusnya mampu menemukan keseimbangan antara memenuhi kebutuhan dasar dan membangun kemandirian berpikir rakyatnya.
Kedua hal tersebut bukanlah pilihan yang saling meniadakan melainkan dua pilar yang saling melengkapi untuk kedaulatan bangsa.
Tanpa kecerdasan kolektif, bangsa ini akan terus bergantung pada pola-pola lama yang tidak membawa kemajuan substantif.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

