Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

 

Repelita Jakarta - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Harimau Jokowi, Saiful Huda Ems, menilai keputusan Polda Metro Jaya yang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis merupakan bentuk manipulasi hukum yang berujung pada pembungkaman proses peradilan.

Saiful menyatakan bahwa penghentian penyidikan itu muncul karena adanya kepentingan dari pihak-pihak tertentu yang ingin menghentikan pembuktian di pengadilan.

Ia menilai, salah satu pihak disebutnya mengincar keuntungan uang dan kekuasaan, sementara pihak lain ingin menghindari terbukanya fakta terkait ijazah yang dituding palsu saat persidangan.

Saiful menilai jalur restorative justice yang ditempuh Jokowi setelah menerima kunjungan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis di Solo pada 8 Januari 2026 menjadi pintu keluar yang paling cepat untuk menghentikan proses hukum.

Ia menegaskan bahwa jika kasus tersebut diproses di pengadilan, bukti-bukti dan dokumen akan diuji secara terbuka, sehingga kemungkinan besar fakta yang selama ini dipertanyakan akan terungkap.

Saiful menyebut bahwa jalan damai yang ditempuh menjadi alternatif untuk mencegah persidangan yang bisa membuka kebenaran di muka hukum.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis keluar pada 15 Januari 2026, satu hari setelah Jokowi mengajukan penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice.

Dengan terbitnya SP3 tersebut, status tersangka kedua pihak otomatis dicabut dan proses hukum tidak berlanjut.

Saiful menilai rangkaian peristiwa ini memperkuat dugaan bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan di luar proses yang seharusnya berjalan transparan dan adil.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga