Lahir dari Pemilu yang Pemenangnya Diatur, Zainal Arifin Mochtar: Prabowo-Gibran Insecure, Tidak Bisa Bawa Indonesia Lebih Baik

Repelita [Jakarta] - Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar menilai kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming lahir dari pemilihan umum yang pemenangnya telah diatur sebelumnya.

Ia menyatakan bahwa seluruh perangkat negara digerakkan untuk memastikan kemenangan tersebut, sebuah kondisi yang menurutnya merusak prinsip demokrasi.

Karena lahir dari proses yang tidak jujur, Zainal Arifin Mochtar meyakini kedua tokoh tersebut berada dalam keadaan insecure atau tidak percaya diri.

Kondisi psikologis insecure inilah yang kemudian memengaruhi pola kepemimpinan dan pengambilan kebijakan mereka.

Ia menegaskan bahwa pemimpin yang berasal dari proses kecurangan tidak akan mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik.

Ketidakmampuan tersebut bukan hanya soal kapasitas individu, melainkan akibat beban moral dan legitimasi yang bermasalah sejak awal.

Kritik ini menjadi landasan utama bagi pembuatan film dokumenter yang mengungkap praktik kecurangan dalam pemilihan umum.

Zainal Arifin Mochtar menjelaskan bahwa ada dua pola insecure yang muncul dalam pemerintahan hasil kecurangan.

Pola pertama adalah kebijakan yang bersifat tambal sulam dan mudah berubah saat mendapat kritik dari publik.

Pola kedua adalah sikap keras kepala yang terus maju tanpa memedulikan masukan, meski menghadapi bukti kesalahan.

Kedua pola ini, menurutnya, telah tercermin dalam berbagai kebijakan strategis pemerintahan saat ini.

Ia menyoroti pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara dan Koperasi Merah Putih sebagai contoh kebijakan yang perlu dikritisi.

Zainal Arifin Mochtar menyatakan sulit memiliki harapan terhadap rezim yang dibangun dari fondasi kecurangan.

Ia bahkan mengkhawatirkan potensi pemerintahan yang otoriter meski berbalut kompetisi elektoral yang seolah demokratis.

Konsep otoritarianisme kompetitif ini dinilai sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi di Indonesia.

Proses demokratisasi menjadi sulit berkembang ketika pemilihan umum tidak dilaksanakan dengan jujur dan adil.

Zainal Arifin Mochtar menegaskan bahwa pemimpin yang insecure cenderung membuat kebijakan yang tidak fokus pada kepentingan rakyat.

Mereka lebih sibuk mempertahankan kekuasaan dan mengamankan posisinya daripada membangun negara secara berkelanjutan.

Dampaknya, pembangunan nasional bisa tersendat dan reformasi birokrasi sulit dilakukan secara maksimal.

Ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama bagi setiap pemerintahan untuk bekerja efektif.

Tanpa legitimasi yang kuat dari rakyat, program-program pembangunan akan sulit diimplementasikan dengan optimal.

Zainal Arifin Mochtar mendorong agar proses pemilihan umum di masa depan benar-benar dilaksanakan dengan prinsip jujur dan adil.

Hanya dengan demikian Indonesia bisa memiliki pemimpin yang benar-benar dipercaya dan mampu membawa kemajuan.

Masyarakat diharapkan tetap kritis dan aktif mengawasi jalannya pemerintahan untuk memastikan akuntabilitas kekuasaan.

Evaluasi terhadap sistem pemilihan harus dilakukan secara komprehensif untuk mencegah pengulangan kecurangan.

Transparansi dalam proses demokrasi menjadi kunci untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan nasional ke depan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga