Aktivis Titi Anggraini Soroti Isu Pemerasan Kepala Daerah: Untuk Ganti Biaya Mahar Politik?

 

Repelita [Jakarta] - Aktivis dan peneliti pemilihan umum serta demokrasi Titi Anggraini menyampaikan pandangan kritisnya mengenai isu praktik pemerasan yang melibatkan sejumlah kepala daerah.

Melalui unggahan di platform media sosial, ia mempertanyakan motif dan alasan mendasar di balik tindakan pemerasan tersebut.

Pertanyaan utama yang diajukan adalah mengenai penyebab kepala daerah nekat melakukan tindakan yang melanggar hukum dan etika kepemimpinan tersebut.

Terdapat spekulasi bahwa praktik tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menutupi atau mengganti biaya politik yang dikeluarkan selama proses pencalonan.

Biaya politik yang dimaksud sering kali tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak diatur secara transparan dalam sistem keuangan negara.

Titi Anggraini mempertanyakan apakah pemerasan dilakukan untuk membiayai permintaan paket proyek atau alokasi dana tertentu yang biasanya tidak disertai dokumen resmi.

Permintaan informal semacam ini sering kali menjadi beban tersembunyi bagi kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan.

Ia menekankan perlunya penegakan hukum yang konsisten dan efektif untuk mengatasi persoalan sistemik ini.

Namun, penegakan hukum itu sendiri masih menjadi episentrum dari berbagai masalah yang terjadi di negara ini.

Titi Anggraini mengingatkan bahwa jika permintaan tidak resmi tidak dipenuhi, hukum justru berpotensi digunakan sebagai alat tekanan terhadap kepala daerah yang menolak.

Situasi ini menciptakan lingkaran setan di mana penegakan hukum tidak berjalan objektif melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik.

Perlu pembenahan serius dan konkret terhadap sistem penegakan hukum untuk memutus mata rantai korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, pembenahan sistem demokrasi internal partai politik juga menjadi hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan.

Praktik mahar politik dan transaksi tidak transparan dalam partai politik berkontribusi besar terhadap masalah korupsi di tingkat daerah.

Reformasi menyeluruh diperlukan untuk menciptakan sistem politik yang lebih sehat dan akuntabel di tingkat nasional maupun daerah.

Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam mengawasi proses pembuatan kebijakan dan penggunaan anggaran publik.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah harus ditingkatkan untuk mencegah praktik korupsi dan pemerasan.

Pendidikan politik bagi calon kepala daerah dan anggota legislatif juga penting untuk membangun integritas kepemimpinan.

Sanksi yang tegas dan tidak pandang bulu harus diterapkan bagi pelaku pemerasan dan korupsi di tingkat daerah.

Sistem pengawasan yang independen dan efektif perlu dibangun untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah.

Keterbukaan informasi publik menjadi kunci untuk memastikan akuntabilitas pemerintahan di tingkat daerah.

Kolaborasi antara masyarakat sipil, media, dan aparat penegak hukum sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

Perlu komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk memberantas praktik korupsi dan pemerasan di tingkat daerah.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga