Komisi III DPR Sindir Kejagung Tak Kunjung Tangkap Silfester Matutina dan Riza Chalid: Katanya Jagoan?

 

Repelita [Jakarta] - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menyindir kinerja Kejaksaan Agung yang dinilai lamban dalam menangkap dua buronan penting, Silfester Matutina dan Riza Chalid.

Anggota komisi tersebut secara terbuka mempertanyakan kemampuan institusi penegak hukum yang selama ini disebut-sebut memiliki jagoan dalam menangani kasus besar.

Dalam rapat kerja yang dihadiri seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia, disinggung soal perintah Jaksa Agung untuk menangkap Silfester Matutina.

Perintah tersebut khususnya ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, namun hingga kini belum ada eksekusi yang jelas.

Bahkan, penangkapan terhadap Silfester yang notabene telah memiliki putusan hukum tetap pun masih terkatung-katung.

Komisi III DPR juga menyoroti kasus Riza Chalid yang jauh lebih kompleks dan melibatkan kerugian negara yang sangat besar.

Menurut anggota dewan, jika menangkap Silfester saja tidak mampu, apalagi harus mengejar Riza Chalid yang lokasinya tidak jelas.

Sindiran tajam dilontarkan mengenai sosok Jaksa Agung Muda Pidana Khusus yang selama ini dijuluki sebagai jagoan dalam penegakan hukum.

Mereka mempertanyakan di mana kemampuan dan reputasi jagoan tersebut jika menangkap buronan yang jelas identitasnya saja tidak berhasil.

Pertanyaan retoris dilontarkan apakah institusi kejaksaan benar-benar serius dalam mengejar para buronan atau hanya sekadar pencitraan.

Penegakan hukum yang lemah ini juga dikaitkan dengan berbagai masalah lain, seperti maraknya alih fungsi hutan secara ilegal.

Perubahan fungsi kawasan lindung menjadi perkebunan sawit diduga terjadi karena tidak adanya tindakan hukum yang tegas.

Akibatnya, negara harus menanggung berbagai bencana alam yang timbul akibat kerusakan lingkungan tersebut.

Riza Chalid sendiri dikenal sebagai pengusaha besar di sektor minyak dan gas dengan julukan tertentu dalam dunia bisnis energi.

Dia diduga terlibat dalam kasus korupsi impor minyak yang menyebabkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah.

Besarnya kerugian negara dalam kasus ini bahkan terus mengalami revisi dan bertambah dari waktu ke waktu.

Komisi III DPR mendesak Kejaksaan Agung untuk segera mengambil tindakan nyata, bukan sekadar perintah tanpa realisasi.

Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum, terutama untuk kasus-kasus besar.

Kejaksaan Agung diharapkan dapat membuktikan bahwa reputasi jagoan yang melekat bukan sekadar mitos belaka.

Penangkapan terhadap para buronan ini menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi dan penyelewengan.

Dukungan sumber daya dan sistem yang memadai perlu diberikan agar kejaksaan dapat bekerja secara optimal.

Evaluasi menyeluruh terhadap metode penanganan buronan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Pemerintah harus menunjukkan komitmen kuat dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Masyarakat berharap tidak ada lagi diskriminasi dalam penegakan hukum dan semua pelaku diproses secara adil.

Kolaborasi antar lembaga penegak hukum harus ditingkatkan untuk mempercepat penyelesaian berbagai kasus strategis.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga