Thomas Djiwandono, Ponakan Prabowo, Diusulkan Jadi Deputi Gubernur BI, Tere Liye Sindir: Ekonomi Makin Kacau?

Repelita [Jakarta] - Nama Thomas Aquinas M. Djiwandono kembali menjadi sorotan publik setelah diusulkan sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Pengusulan tersebut menyusul pengunduran diri pejabat sebelumnya yang telah menyelesaikan masa jabatannya di institusi moneter tersebut.

Saat ini, Thomas menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan yang dilantik pada bulan Juli tahun 2024.

Dalam posisinya tersebut, ia bertugas mendampingi Menteri Keuangan dalam merumuskan berbagai kebijakan fiskal nasional.

Sebagai pejabat di kementerian keuangan, Thomas terlibat aktif dalam pengelolaan anggaran negara dan koordinasi kebijakan ekonomi makro.

Thomas bukanlah sosok baru di dunia ekonomi Indonesia karena berasal dari keluarga dengan rekam jejak panjang di sektor keuangan.

Ayahnya pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia pada periode sebelumnya.

Hubungan kekerabatan dengan Presiden Republik Indonesia juga menjadi salah satu faktor yang meningkatkan sorotan terhadap pencalonannya.

Thomas menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang sejarah di sebuah perguruan tinggi di Amerika Serikat.

Ia kemudian melanjutkan studi pascasarjana di universitas ternama dengan fokus pada hubungan internasional dan ekonomi global.

Latar belakang akademik tersebut dianggap memperkuat pemahamannya mengenai dinamika moneter dan keuangan internasional.

Sebelum memasuki dunia pemerintahan, Thomas mengawali karier profesionalnya di sektor swasta sebagai analis keuangan.

Pengalamannya mencakup bekerja di pasar keuangan global yang memberinya wawasan mengenai dinamika ekonomi internasional.

Ia juga pernah menduduki posisi pimpinan di sebuah kelompok usaha yang bergerak di berbagai sektor industri.

Di dunia politik, Thomas aktif dalam partai politik tertentu dan pernah dipercaya mengelola keuangan organisasi.

Pengalaman di dunia politik ini memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan.

Namun, latar belakang politik tersebut juga memicu kekhawatiran mengenai independensi institusi Bank Indonesia.

Beberapa pihak menyoroti potensi konflik kepentingan mengingat hubungan kekerabatan dengan pemegang kekuasaan eksekutif.

Proses uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat akan menentukan kelayakan Thomas untuk menduduki posisi strategis tersebut.

Kritik muncul dari berbagai kalangan, termasuk dari penulis ternama yang juga memiliki latar belakang keahlian di bidang akuntansi.

Penulis tersebut menyatakan kekhawatiran bahwa pengangkatan kerabat pejabat tinggi dapat berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi.

Sindiran dilontarkan terhadap sikap Menteri Keuangan yang dianggap menerima saja usulan pengisian posisi tersebut.

Proses seleksi yang transparan dan objektif sangat diperlukan untuk menjaga kredibilitas institusi Bank Indonesia.

Independensi bank sentral merupakan hal fundamental untuk menjaga stabilitas moneter dan kepercayaan publik.

Masyarakat mengharapkan agar proses pengisian jabatan strategis dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan integritas.

Evaluasi terhadap calon pejabat harus dilakukan secara komprehensif tanpa terpengaruh oleh pertimbangan non-teknis.

Kejelasan mekanisme seleksi dan pertimbangan pengangkatan perlu diungkapkan kepada publik untuk memastikan akuntabilitas.

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter harus dijaga dari berbagai kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas kebijakan.

Kepercayaan internasional terhadap institusi keuangan nasional sangat bergantung pada independensi dan profesionalisme pengelolaannya.

Pemerintah perlu memastikan bahwa semua proses pengisian jabatan strategis mengutamakan kepentingan nasional.

Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai pertimbangan pengangkatan pejabat di lembaga strategis.

Transparansi dalam proses rekrutmen akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Kompetensi dan kapabilitas harus menjadi pertimbangan utama dalam menempatkan seseorang di posisi strategis negara.

Penguatan institusi memerlukan penempatan sumber daya manusia yang tepat berdasarkan meritokrasi dan profesionalisme.

Harapan besar diletakkan pada proses seleksi yang akan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi masyarakat.

Hasil uji kelayakan dan kepatutan diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai kualitas calon pejabat publik.

Stabilitas ekonomi nasional sangat bergantung pada kredibilitas dan kemampuan pengelola kebijakan moneter.

Masyarakat menantikan keputusan yang terbaik untuk menjaga keberlangsungan pembangunan ekonomi Indonesia.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga