Pakar Hukum Tata Negara Ragukan Prabowo-Gibran Bawa Perbaikan: "Pemenangnya Diatur, Semua Perangkat Negara Digerakkan"

Repelita [Jakarta] - Pakar Hukum Tata Negara Profesor Zainal Arifin Mochtar menyatakan keraguan mendalam terhadap kemampuan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk membawa perbaikan bagi Indonesia.

Alasan mendasarnya adalah keyakinan bahwa proses pemilihan umum yang melahirkan mereka telah dimanipulasi dan diatur sedemikian rupa.

Ia menyebutkan bahwa seluruh perangkat negara digerakkan untuk memastikan kemenangan pihak tertentu dalam kontestasi demokrasi tersebut.

Ketidakpercayaan inilah yang membuatnya tidak pernah merasa yakin dengan janji-janji perbaikan yang diusung oleh kedua tokoh tersebut.

Kritik keras tersebut menjadi latar belakang utama pembuatan film dokumenter yang mengangkat persoalan kecurangan dalam proses pemilihan umum.

Tesis dasar yang diangkat dalam film tersebut adalah bahwa rezim yang lahir dari kecurangan akan selalu diliputi rasa tidak aman dan ketidakpercayaan diri.

Menurut analisis psikologis yang dikemukakannya, individu yang mencapai posisi melalui cara tidak fair cenderung menunjukkan sikap insecure.

Terdapat dua pola utama yang menggambarkan ketidakamanan dalam pengambilan kebijakan pemerintahan yang lahir dari kecurangan.

Pola pertama adalah kebijakan yang bersifat tambal sulam dan reaktif terhadap setiap kritik yang muncul dari publik.

Pola kedua adalah sikap arogan yang terus maju tanpa memperhatikan masukan dan tetap bersikukuh meski menghadapi koreksi.

Kedua pola tersebut menjadi objek kritik utama terhadap cara pemerintahan saat ini menjalankan roda kepemimpinan nasional.

Ia juga menyoroti berbagai kebijakan strategis yang dianggap bermasalah, mulai dari pembentukan badan pengelola investasi hingga koperasi tertentu.

Rangkaian kebijakan tersebut semakin menguatkan pandangannya bahwa sulit berharap banyak pada rezim yang sedang berkuasa.

Potensi pemerintahan otoriter juga dikhawatirkan mengingat proses demokrasi yang dianggap tidak berjalan fair sejak awal.

Konsep otoritarianisme kompetitif menjadi gambaran sistem yang seolah demokratis tetapi sebenarnya dikendalikan secara ketat.

Dampak negatif dari sistem tersebut terhadap proses demokratisasi di Indonesia dinilai sangat signifikan dan sulit dihindari.

Harapan untuk perbaikan demokrasi menjadi semakin berat ketika pemilihan umum tidak dilaksanakan dengan prinsip kejujuran dan keadilan.

Perlu upaya serius untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi menjadi kunci penting untuk mencegah praktik kecurangan berulang.

Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum di masa depan.

Pemerintah perlu membuktikan komitmen terhadap perbaikan sistem demokrasi melalui langkah-langkah konkret dan terukur.

Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilihan diperlukan untuk memastikan proses yang lebih adil dan berkualitas ke depannya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga