Repelita Jakarta - Mantan pejabat tinggi kepolisian menyampaikan aspirasi masyarakat yang berkembang di ruang digital terkait kebijakan perpajakan.
Susno Duadji menyuarakan tuntutan yang ramai diperbincangkan warganet mengenai penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan.
Melalui akun media sosial X pribadinya pada Selasa (13/1/2026), ia mengutip desakan yang berkembang di platform daring tersebut.
“Tuntutan di medsos agar pajak properti (PBB) rumah, tanah kebun, sawah , dll dihapuskan,” tulis Susno Duadji dalam kutipan langsung cuitannya.
Ia memberikan pendapat pribadi dengan menyatakan bahwa pemungutan pajak tersebut dinilai tidak disertai dengan pemberian jasa yang jelas dari pemerintah.
“Karena aneh tak ada jasa pemerintah koq dipajak,” demikian pernyataan lengkap yang dituliskan dalam unggahan tersebut.
Wacana penghapusan PBB sendiri sebenarnya telah mengemuka sejak beberapa bulan sebelumnya yaitu sekitar September 2025.
Beberapa pemerintah daerah bahkan telah melakukan langkah konkret dengan mengkaji atau menerapkan kebijakan penghapusan tunggakan pajak tersebut.
Respons juga datang dari institusi keagamaan yaitu Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa terkait prinsip pajak berkeadilan.
Fatwa MUI tersebut melarang praktik pemungutan pajak secara berulang untuk bumi dan bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal.
Kementerian Dalam Negeri selaku pembina pemerintah daerah telah memberikan perhatian terhadap fatwa tersebut mengingat kewenangan pemungutan PBB memang berada di tingkat daerah.
Pembahasan mengenai kelayakan dan keadilan sistem pemungutan PBB ini diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan dinamika aspirasi masyarakat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
