[HEBOH] Kritik Bukan Ancaman, Noe Letto Bongkar Pola Pemerintah yang Diam, Marah, dan Andalkan Buzzer

 

Repelita Jakarta - Tenaga Ahli Madya Dewan Pertahanan Nasional Sabrang Mowo Damar Panuluh menekankan pentingnya pemerintah memandang kritik publik sebagai data yang berharga.

Noe Letto menilai pola respons pemerintah saat menerima kritik kerap kurang efektif dan justru memperburuk persepsi masyarakat.

Pola yang dimaksud antara lain diam berharap orang lupa, marah, menyalahkan pihak yang mengkritik, atau mengerahkan buzzer untuk melawan.

“Biasanya kalau pemerintah dikritik kan kita tahulah polanya: diam, berharap orang lupa, marah, menyalahkan yang kritik, kirim buzzer atau klarifikasi panjang yang enggak jawab apa-apa juga,” ujar Noe dalam kanal YouTube Sabrang MDP Official pada Jumat, 23 Januari 2026.

Kritik meskipun terkadang disampaikan dengan cara kasar sebenarnya merupakan aspirasi rakyat yang ingin didengar oleh pemegang kebijakan.

Pemerintah perlu menyiapkan kerangka kerja yang jelas dalam menanggapi setiap kritik yang muncul dari berbagai lapisan masyarakat.

Kerangka kerja tersebut harus mencakup pengakuan terhadap masalah yang disampaikan oleh publik dengan sikap terbuka.

Respon harus diberikan secara jujur dan transparan tanpa mengaburkan substansi permasalahan yang sebenarnya.

Komitmen nyata yang bisa dipantau oleh publik juga perlu disertakan dalam setiap tanggapan resmi pemerintah.

“Kritik itu bukan ancaman. Kritik itu data. Rakyat yang marah itu bukan musuh. Mereka perlu didengar walaupun mungkin dibungkus dengan kata-kata kasar. Perlu dibersihin, didestilasi,” kata Noe menegaskan.

Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk menyampaikan kritik secara logis dan sistematis sesuai kaidah akademis.

“Yang keluar pertama adalah emosionalnya. Dan ini terjadi dengan saya dan urusan Tenaga Ahli,” ujarnya memberikan contoh.

Perannya sebagai Tenaga Ahli di DPN RI dianggap sebagai eksperimen untuk membangun standar interaksi pejabat dengan masyarakat.

Ia menyatakan kesiapan untuk mundur jika rekomendasi dan gagasannya tidak mendapat ruang untuk diterapkan dalam kebijakan.

“Kalau tidak didengarkan yo piye (ya gimana). Tapi kalau ternyata saya lama di sana ngasih rekomendasi dan enggak kepake juga, ya tinggal keluar, tinggal resign,” jelasnya dengan tegas.

Setiap pejabat diharapkan dapat menanggapi berbagai masalah dengan kepala dingin dan analisis yang mendalam.

Pengakuan terhadap eksistensi masalah menjadi langkah pertama yang penting dalam merespons aspirasi publik.

Respon jujur dan transparan akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Komitmen yang dapat dilihat bersama diperlukan untuk memastikan tindak lanjut dari setiap kritik yang disampaikan.

Interaksi antara pemerintah dan publik diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan konstruktif ke depannya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga