Guru Honorer 23 Tahun di NTT: Gaji Dipotong MBG jadi Rp221 Ribu, Anak Makan Nasi, Orangtua Makan Jagung

 

Repelita Kupang - Dedikasi panjang selama dua puluh tiga tahun dalam dunia pendidikan tidak lantas menjamin kesejahteraan hidup bagi Agustinus Nitmani, seorang guru honorer di Nusa Tenggara Timur.

Saat ini ia mengabdikan diri sebagai pengajar di Sekolah Dasar Negeri Batu Esa yang terletak di Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.

Perjalanan kariernya dimulai sejak tahun 2004 ketika pertama kali mengajar di Sekolah Dasar Inpres Sumlili di wilayah yang sama.

Pada tahun 2009, ia mendapat kepercayaan untuk merintis sebuah sekolah dasar yang kini menjadi tempat ia berdedikasi penuh.

“Saya kurang lebih 23 tahun mengabdi, dari tahun 2004 sampai sekarang,” kata Agustinus dalam dokumenter yang diunggah di YouTube Watchdoc pada Senin (26/1/2026).

Setiap hari, ia harus menempuh jarak hampir empat kilometer dari rumahnya menuju sekolah tempatnya mengajar.

Untuk menghemat biaya transportasi, ia sering kali menumpang kendaraan yang kebetulan lewat di depan rumahnya, termasuk dengan berdiri di bak belakang truk.

Penghematan ekstrem ini terpaksa dilakukan mengingat penghasilannya sebagai guru honorer sangatlah minim dan tidak menentu.

Pada awal pengabdiannya di tahun 2004, ia hanya menerima gaji sebesar lima puluh ribu rupiah per bulan.

Angka itu kemudian naik menjadi dua ratus ribu rupiah pada tahun 2017, dan meningkat lagi menjadi enam ratus ribu rupiah di tahun 2021.

“Hasil begini, kita tidak bisa membiayai rumah tangga, bahkan makan minum juga tidak cukup,” ujar Agustinus.

Ketidakpastian semakin dirasakan karena gaji tersebut tidak selalu dibayarkan setiap bulan, kadang tertunda hingga tiga atau bahkan enam bulan sekali.

Kondisi keuangannya semakin sulit belakangan ini setelah implementasi program Makanan Bergizi Gratis yang berdampak pada anggaran pendidikan.

Kebijakan baru tersebut menyebabkan pemotongan gaji guru honorer yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah.

“Tapi semester yang sekarang, masuk semester 2 ini, gaji kami dikurangi,” imbuh Agustinus.

Aturan tersebut membatasi alokasi dana BOS untuk gaji guru honorer di sekolah negeri hanya sebesar dua puluh persen, sementara untuk sekolah swasta empat puluh persen.

Akibatnya, gajinya yang sebelumnya enam ratus ribu rupiah dipotong drastis menjadi hanya dua ratus dua puluh satu ribu rupiah.

Dengan pendapatan yang sangat terbatas itu, ia harus menafkahi seorang istri dan dua orang anak yang masih membutuhkan biaya hidup dan pendidikan.

Istrinya, Maria Nitbani, turut membantu perekonomian keluarga dengan bekerja sebagai buruh di kebun milik orang lain.

“Kalau mau jujur tidak cukup. Karena kalau kebutuhan dalam rumah itu tidak cukup sama sekali karena penghasilan sangat sedikit, sangat kecil,” ujar Maria.

Gabungan penghasilan mereka sebagai guru honorer dan buruh kebun masih jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Maria mengaku pernah menangis karena uang yang tersedia tidak mencukupi untuk biaya sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari.

“Saya sempat menangis, karena uang tidak cukup,” imbuhnya.

Keterbatasan itu memaksa mereka untuk sangat berhemat, termasuk dalam hal konsumsi beras di rumah tangga mereka.

Mereka memprioritaskan beras untuk anak-anak mereka, sementara Agustinus dan Maria hanya mengonsumsi makanan lokal seperti jagung dan kacang-kacangan.

“Beras harus ada sedikit untuk anak, kalau kita itu makan makanan lokal. Seperti jagung dan keledai,” ucap Maria.

Potret kehidupan sulit ini menjadi bahan sorotan dari Direktur dan Pendiri Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira.

Kebijakan Makanan Bergizi Gratis yang dananya banyak bersumber dari anggaran pendidikan dinilai menciptakan paradoks yang menyedihkan.

Anggaran pendidikan untuk program tersebut pada tahun 2026 mencapai dua ratus dua puluh tiga triliun rupiah.

Pemangkasan anggaran pendidikan ini berimbas langsung pada penurunan kesejahteraan para pendidik, khususnya guru honorer.

“Jadi MBG yang diberikan kepada para siswa, tapi gurunya hidup merana,” kata Bhima Yudhistira.

Ia menyatakan kekhawatirannya bahwa banyak guru justru menjadi korban dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan.

Terlebih lagi, banyak di antara mereka yang sejak awal sudah hidup dalam kategori prasejahtera dan membutuhkan perhatian serius.

“Apa yang mau dicapai dari Makan Bergizi Gratis, yang bahkan masih banyak guru menjadi korban dari efisiensi anggaran,” ucap Bhima.

“Berapa banyak guru yang masih menerima bansos. Itu kan artinya, ini yang harus ditolong dulu,” tambahnya.

Menurut analisisnya, mengabaikan realitas kesejahteraan guru adalah ketidakadilan dalam sistem pendidikan nasional.

“Tapi kalau ini kemudian mau dilompati atas nama program kampanye yang namanya MBG, saya kira ini tidak adil,” imbuhnya.

Bhima bahkan menyampaikan pandangan pesimistis mengenai masa depan pendidikan Indonesia jika kondisi ini terus berlanjut.

“Saya kira kita sedang memupuk kuburan untuk pendidikan yang makin gelap ke depannya,” pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga