Gubernur Jabar Murka Cabut Bantuan Infrastruktur Gara-gara Aparat dan Warga Diam Saja Lihat Tambang Ilegal

Repelita Subang - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi murka setelah mengetahui aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Subang masih berjalan meski telah disegel. Kemarahannya ditujukan kepada Sekretaris Daerah setempat, aparat penegak hukum, dan warga yang berada di sekitar lokasi tambang tersebut.

Inspeksi mendadak dilakukan Gubernur pada Selasa malam 20 Januari 2026 ke area operasi PT A.B di Kasomalang setelah ia melihat banyak truk tronton berat melintas di jalan provinsi yang baru saja diperbaiki. Pelacakan terhadap truk-truk tersebut membimbingnya menemukan perusahaan tambang yang diduga kuat beroperasi tanpa izin resmi.

Amarahnya memuncak ketika mengetahui bahwa kegiatan penambangan tetap berlangsung walau gerbang lokasi telah diberi garis polisi sebagai tanda penyegelan. Fakta bahwa perintah penutupan diabaikan inilah yang memicu reaksi keras dan sikap tegas dari pimpinan daerah.

Dalam percakapan telepon yang terekam dan diunggah di kanal Youtube Kang Dedi Mulyadi, ia menyampaikan kekecewaannya kepada Sekda Subang. Dedi menyebutkan bahwa permintaannya untuk menyelidiki truk-truk besar menuju Ciater tidak dijawab dengan laporan apa pun sehingga ia turun tangan sendiri dan menemukan pelanggaran tersebut.

Situasi ini memaksanya untuk mengambil sikap yang jelas dan tidak bisa ditawar lagi. Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan terus-menerus mengucurkan dana pembangunan untuk wilayah yang tidak peduli pada kelestarian lingkungan.

Anggaran daerah tidak boleh dihabiskan untuk membangun wilayah yang sama sekali tidak memiliki kemauan untuk menjaga aset dan lingkungan hidupnya. Pernyataan prinsipil ini menjadi landasan bagi sikap tegas yang diambilnya menanggapi temuan di lapangan.

Sebagai wujud nyata dari kekecewaannya, Gubernur membatalkan bantuan pembangunan sebuah jembatan di kawasan Serangpanjang, Subang. Padahal dana untuk proyek infrastruktur itu telah disiapkan dan bahkan janji pengerjaannya telah disampaikan kepada masyarakat setempat.

Keputusan ini diambil meskipun Subang merupakan daerah tempat ia tinggal secara pribadi. Dedi menjelaskan bahwa penyebab penarikan bantuan itu adalah ketidakpedulian aparat dari tingkat desa hingga kecamatan beserta sebagian masyarakat.

Jalan yang dibangun menggunakan anggaran provinsi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan publik secara semestinya sehingga ia memutuskan menyerahkan sepenuhnya proyek jembatan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Subang. Sikap ini diambilnya secara profesional dalam kapasitas sebagai Gubernur terlepas dari hubungan emosionalnya dengan wilayah itu.

Gubernur menambahkan bahwa Pemprov Jabar telah intensif melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan di berbagai daerah termasuk Kabupaten Subang dalam setahun terakhir. Pembangunan yang mencakup rute menuju Bandung, Pamanukan, Kalijati, Sagalaherang, dan Kasomalang itu bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Namun seluruh upaya tersebut akan percuma jika tidak diiringi komitmen menjaga dari pemerintah daerah penerima manfaat. Di akhir pernyataannya, Dedi Mulyadi kembali menegaskan permintaan maaf dan keputusannya kepada Sekda Subang.

Ia menyatakan agar Pemkab yang menganggarkan sendiri pembangunan jembatan di Serangpanjang dan menerima segala reaksi masyarakat atas keputusan tersebut. Langkah ini diyakininya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah dan komitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok