Dua Buku Bedah Ijazah Jokowi: Satu Tangkap Kegelisahan Publik, Satu Uji Ketiadaan Arsip Resmi

 

Repelita Cimahi - Dua buku yang baru saja dibedah dalam sebuah acara publik di Gedung Dakwah Annas menampilkan pendekatan yang sangat kontras dalam menanggapi persoalan keabsahan ijazah sarjana Joko Widodo.

Karya Rizal Fadillah dan karya Rismon Hasiholan Sianipar sama-sama bermula dari keresahan terhadap ketidakmampuan negara menyelesaikan perkara yang seharusnya dapat ditutup dengan cepat dan meyakinkan.

Buku pertama yang ditulis Rizal Fadillah berangkat dari ruang publik yang penuh kegaduhan dan ketidakpuasan masyarakat.

Ia tidak mengejar bukti administratif secara teknis melainkan menangkap rasa janggal yang terus bertahan di kalangan warga meskipun berbagai klarifikasi telah disampaikan.

Pendekatan ini menjadikan ijazah sebagai simbol relasi kekuasaan antara negara dengan rakyatnya serta antara institusi pendidikan dengan pertanyaan publik.

Buku tersebut bergerak layaknya catatan perjalanan di tengah ketidakpastian dengan mengumpulkan pernyataan resmi perubahan sikap dan putusan hukum yang ada.

Kesan utama yang dibangun adalah bahwa negara cenderung terburu-buru menyatakan perkara selesai tanpa membuka detail yang memadai untuk memulihkan kepercayaan.

Judul buku menggunakan bahasa yang tegas namun isi lebih banyak menyoroti ketidakmeyakinkan dan ketidakterbukaan daripada memberikan vonis akhir secara metodis.

Kekuatannya terletak pada kemampuan menangkap denyut ketidakpuasan kolektif meskipun tidak selalu menyajikan pembuktian yang ketat.

Sebaliknya buku karya Rismon Hasiholan Sianipar beroperasi dalam ranah administrasi dan dokumentasi yang sunyi.

Ia mengajukan pertanyaan mendasar apakah jejak bukti sah benar-benar ada di tempat yang semestinya sesuai prosedur sistem pendidikan nasional.

Pendekatan ini bersifat dingin dan berbasis asumsi bahwa keabsahan dokumen harus dibuktikan melalui rekam jejak resmi seperti status institusi kronologi pendirian izin operasional serta data pendidikan.

Rismon tidak mengumpulkan opini publik melainkan menguji ketiadaan bukti primer di arsip yang relevan.

Ketiadaan tersebut diangkat sebagai temuan faktual tanpa disertai tuduhan emosional atau retorika berlebihan.

Kesimpulan yang disampaikan bersifat sementara dan terbuka untuk dibantah dengan menunjukkan arsip asli yang dimaksud.

Buku ini mengundang pembaca untuk memeriksa konsistensi sistem daripada menuntut pengakuan moral.

Kedua karya tersebut sering diposisikan sebagai saling bertentangan seolah-olah publik harus memilih salah satu.

Padahal perbedaan itu justru menyingkap kegagalan yang lebih mendasar yaitu kegagalan negara dalam menutup persoalan secara epistemik.

Negara tidak hanya gagal menyediakan bukti yang dapat diverifikasi secara terbuka tetapi juga gagal membangun narasi yang memulihkan rasa percaya masyarakat.

Rizal Fadillah menekankan bahwa legitimasi politik memerlukan kebenaran substantif di luar sekadar kepastian prosedural.

Ia menuntut transparansi yang lebih dalam meskipun bahasanya terkadang melompat dari keraguan menuju kesimpulan yang keras.

Rismon Hasiholan Sianipar menegaskan legitimasi pengetahuan yang bergantung pada konsistensi arsip dan kesediaan untuk menerima bantahan jika bukti muncul.

Kedua pendekatan ini saling melengkapi ketika dibaca bersama-sama.

Yang satu menjelaskan mengapa pertanyaan terus hidup di masyarakat sedangkan yang lain menunjukkan cara ideal menjawab pertanyaan tersebut dengan bukti konkret.

Keduanya mengingatkan bahwa kepercayaan tidak dapat dipaksakan melalui kewenangan semata dan bukti tidak dapat diganti dengan pernyataan resmi.

Peristiwa ini disampaikan dalam acara bedah buku yang diselenggarakan Gerakan Umat Melawan Ketidakadilan pada lima belas Januari dua ribu dua puluh enam di Cimahi.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga