Anwar Abbas Kritik Rencana Indonesia Bayar Rp16,7 Triliun untuk Dewan Perdamaian Gaza: "Israel yang Hancurkan, Kok Indonesia yang Bayar?"

 

Repelita Jakarta - Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan Anwar Abbas memberikan analisis kritis terhadap rencana keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza yang digagas oleh Amerika Serikat. Sorotan utama tertuju pada rencana pemerintah Indonesia untuk menyetorkan kontribusi dana sebesar 16,7 triliun rupiah dalam rangka rekonstruksi wilayah Gaza yang hancur akibat konflik berkepanjangan.

Anwar Abbas mengingatkan pemerintah agar bersikap waspada terhadap apa yang disebutnya sebagai "akal bulus" dari mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di balik pembentukan dewan tersebut. Menurutnya, terdapat logika yang terbalik dalam pembebanan biaya rekonstruksi kepada negara-negara yang tidak terlibat dalam penghancuran wilayah Gaza.

Ia menegaskan bahwa meskipun bangsa Indonesia dikenal memiliki karakter dermawan dan tidak pelit dalam membantu negara lain, namun logika pembebanan biaya rekonstruksi ini dinilai janggal. Anwar menyatakan bahwa jika kemampuan keuangan negara terbatas, maka besaran sumbangan seharusnya disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang tersedia.

Lebih substansial, pengamat yang juga aktif di organisasi Muhammadiyah ini menegaskan bahwa tanggung jawab moral dan finansial untuk membangun kembali Gaza seharusnya berada di pundak Israel dan Amerika Serikat. Menurut argumentasinya, kedua negara tersebut merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi di wilayah Palestina, sehingga logis jika mereka yang menanggung biaya rekonstruksi.

Anwar Abbas juga meragukan masa depan kedaulatan Palestina di bawah skema Dewan Perdamaian Gaza ini. Ia mempertanyakan jaminan bahwa Israel akan menyerahkan wilayah Gaza dan mengakui kemerdekaan Palestina setelah proses pembangunan kembali selesai dilakukan dengan dana dari negara-negara anggota dewan tersebut.

Ia memprediksi bahwa isu keamanan akan terus dijadikan alasan oleh Israel untuk tidak menyerahkan wilayah Gaza kepada Palestina. Anwar bahkan menyampaikan kecurigaan tentang potensi skenario bendera palsu atau false flag operation yang dapat dengan mudah diciptakan untuk memperkuat narasi keamanan sebagai dasar penguasaan wilayah.

Tokoh Muhammadiyah ini meyakini bahwa Israel tidak memiliki niat untuk mengembalikan sejengkal pun tanah Palestina kepada pemilik sahnya. Keyakinan ini didasarkan pada analisisnya terhadap ambisi historis zionisme untuk mendirikan negara Israel Raya yang wilayahnya meliputi seluruh Palestina serta sebagian wilayah negara-negara tetangganya di Timur Tengah.

Anwar Abbas menyimpulkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza perlu dikaji ulang secara mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kemampuan keuangan negara, prinsip keadilan dalam tanggung jawab rekonstruksi, serta jaminan nyata terhadap kedaulatan Palestina pasca rekonstruksi. Analisis ini disampaikannya dalam konteks menjaga kepentingan nasional Indonesia sekaligus mempertahankan prinsip solidaritas yang adil dan proporsional terhadap perjuangan rakyat Palestina.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga