
Repelita Makassar - Aksi unjuk rasa kembali digelar oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Kesatuan Rakyat Menggugat atau Keramat di jalan AP Pettarani pada Jumat sore tanggal 30 Januari 2026. Massa demonstrasi tersebut menyatakan penolakan terhadap rencana kedatangan mantan Presiden Joko Widodo yang akan menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Partai Solidaritas Indonesia di Hotel Claro, Kecamatan Tamalate.
Para pengunjuk rasa secara bergantian menyampaikan orasi politik sambil membentangkan sejumlah spanduk yang memuat berbagai pernyataan, salah satunya bertuliskan "Sulsel Tidak Tunduk Pada Raja Jawa". Dalam aksi itu, mereka sempat membakar ban bekas dan menutup sebagian badan jalan dari arah Sultan Alauddin menuju Fly Over AP Pettarani sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang cukup panjang di kawasan tersebut.
Aparat kepolisian yang bertugas terlihat berjaga di sekitar lokasi untuk memastikan situasi tetap kondusif dan tidak meluas ke area lain, terutama mendekati lokasi hotel tempat Rakernas PSI berlangsung. Suasana sempat memanas ketika sejumlah kader partai keluar dari area hotel dan hampir terjadi bentrokan fisik dengan massa aksi yang akhirnya berhasil dilerai oleh petugas keamanan dan pengurus partai.
Wakil Ketua Umum PSI Ronald Aristone Sinaga atau yang akrab disapa Bro Ron turun langsung meminta seluruh kadernya yang memakai atribut partai untuk segera masuk kembali ke dalam gedung dan melanjutkan kegiatan rapat kerja nasional. Aksi penolakan ini sebenarnya telah dimulai sehari sebelumnya pada Kamis sore tanggal 29 Januari 2026 dengan lokasi dan tuntutan yang serupa dari aliansi mahasiswa tersebut.
Juru bicara lapangan aksi yang mengenalkan diri sebagai Rul menjelaskan bahwa demonstrasi ini bukan ditujukan untuk mengganggu kegiatan politik tertentu melainkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi publik terkait kehadiran pejabat negara di Sulawesi Selatan. Menurutnya, aksi ini bertujuan menyuarakan berbagai persoalan nasional yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kinerja Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni.
Rul menyoroti persoalan kerusakan lingkungan yang dinilai berkaitan erat dengan lemahnya pengawasan dan tanggung jawab kementerian terhadap kelestarian kawasan hutan di berbagai daerah termasuk Sumatra dan Sulawesi Selatan. Aliansi Keramat juga mengangkat isu dugaan keterlibatan mantan Presiden Joko Widodo dalam beberapa kasus strategis seperti pengelolaan kuota haji dan impor minyak berdasarkan pernyataan mantan Menteri Agama serta hasil sidang korupsi yang menyeret nama Basuki Tjahaja Purnama.
Berbagai kebijakan masa pemerintahan Joko Widodo dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat kecil, salah satunya adalah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversial. Atas dasar berbagai persoalan tersebut, aliansi mahasiswa menegaskan sikap penolakan mereka terhadap kehadiran mantan presiden di Kota Makassar dan menyatakan akan terus melanjutkan aksi protes sampai tuntutan mereka didengarkan oleh pihak yang berwenang.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

