Aktivis Lukas Luwarso Nilai Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Bisa Membuka Rangkaian Kejahatan yang Selama Ini Tertutup

Repelita Jakarta - Aktivis gerakan Bongkar Ijazah Jokowi Lukas Luwarso menyatakan bahwa jika dokumen pendidikan mantan Presiden Joko Widodo terbukti palsu, hal tersebut akan membuka berbagai kejahatan lain yang selama ini ditutup-tutupi. Pernyataan ini disampaikannya dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Selasa, 27 Januari 2026, sebagai respons atas perkembangan terkini kasus hukum yang melibatkan sejumlah pihak.

Lukas Luwarso menggambarkan ijazah Joko Widodo sebagai semacam kotak pandora yang menyimpan berbagai rahasia gelap. Menurutnya, pembukaan kotak tersebut tidak hanya akan mengungkap keabsahan suatu dokumen administratif belaka, tetapi juga akan menyingkap jaringan praktik tidak terpuji yang lebih luas dan sistematis.

Analisis ini didasarkan pada pengamatan terhadap dinamika hukum yang terjadi belakangan ini, khususnya terkait penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap dua tersangka dalam kasus yang sama. Langkah tersebut dinilai sebagai indikasi adanya upaya untuk menutupi kebenaran yang lebih besar yang mungkin terungkap jika proses hukum berjalan secara konsisten dan transparan.

Menurut Lukas, ketakutan akan terbongkarnya berbagai kejahatan inilah yang mendorong adanya upaya-upaya untuk menghentikan proses hukum secara dini. Ia melihat bahwa isu ijazah telah menjadi titik masuk untuk memahami kompleksitas persoalan yang selama ini tidak tersentuh oleh proses hukum biasa.

Jika ternyata terbukti ada pemalsuan pada tingkat yang paling fundamental seperti dokumen pendidikan seorang presiden, maka hal itu menurut Lukas akan meruntuhkan legitimasi berbagai kebijakan dan keputusan yang diambil selama masa pemerintahan. Kredibilitas sistem secara keseluruhan akan dipertanyakan ketika integritas dasar seorang pemimpin terbukti bermasalah.

Pernyataan ini disampaikan dalam konteks masih berlangsungnya proses hukum terhadap enam tersangka lain dalam kasus yang sama, sementara dua tersangka telah dibebaskan melalui mekanisme keadilan restoratif. Perbedaan perlakuan ini semakin menguatkan dugaan bahwa ada upaya sistematis untuk melindungi kepentingan tertentu.

Lukas Luwarso menekankan bahwa persoalan ini telah melampaui sekadar masalah administratif atau hukum perdata biasa. Isu ini telah menyentuh jantung dari sistem ketatanegaraan dan prinsip akuntabilitas publik yang menjadi fondasi demokrasi Indonesia.

Gerakan yang diusungnya bertujuan untuk mendorong transparansi total dan pertanggungjawaban penuh dari mantan pemimpin negara. Mereka meyakini bahwa kejujuran dalam hal yang paling mendasar seperti dokumen pendidikan merupakan prasyarat mutlak bagi integritas kepemimpinan nasional.

Jika temuan penelitian akademis yang telah dilakukan membuktikan adanya ketidakberesan, maka menurut Lukas, konsekuensinya akan jauh lebih luas dari yang dibayangkan. Berbagai kebijakan kontroversial, alokasi anggaran, dan keputusan strategis selama masa pemerintahan akan dipertanyakan ulang legitimasinya.

Lukas menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa perjuangan untuk mengungkap kebenaran ini merupakan bagian dari upaya menyelamatkan masa depan demokrasi Indonesia. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap kritis dan tidak mudah percaya pada narasi yang dibangun untuk menutupi ketidakjelasan yang ada.(*)