Adi Prayitno Prediksi: Era Prabowo Bakal Muncul Wacana Perpanjang Jabatan Presiden dan Pilpres via MPR

Repelita Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memprediksi isu perpanjangan masa jabatan presiden serta pemilihan presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat akan muncul kembali pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyatakan bahwa kedua isu tersebut biasanya muncul bersamaan dengan wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adi Prayitno menjelaskan bahwa wacana tersebut diperkirakan akan bergulir menjelang pembahasan pilkada melalui DPRD.

Menurutnya kedua isu itu akan menggunakan alasan yang sama seperti keinginan sejumlah partai politik untuk mengembalikan pilkada tidak langsung yaitu ongkos politik yang mahal serta masyarakat terbelah akibat pemilihan langsung.

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden serta pengembalian pemilihan presiden ke MPR sempat mengemuka pada masa pemerintahan Joko Widodo dari tahun dua ribu empat belas hingga dua ribu dua puluh empat.

Beberapa partai politik pendukung pemerintahan saat itu menggulirkan isu tersebut namun perlahan meredup menjelang Pemilihan Presiden tahun dua ribu dua puluh empat.

Selain dua wacana tersebut Adi Prayitno menyebut isu pilkada juga akan beriringan dengan pembahasan sistem pemilihan anggota legislatif apakah tetap proporsional terbuka atau kembali tertutup.

Sistem proporsional terbuka memungkinkan pemilih memilih calon anggota legislatif secara langsung sedangkan proporsional tertutup hanya memilih partai politik.

Prediksi tersebut didasarkan pada rencana Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah untuk menggabungkan beberapa undang-undang terkait pemilu yang disebut paket undang-undang pemilu.

DPR mengagendakan pembahasan paket Undang-Undang Pemilu pada tahun dua ribu dua puluh enam yaitu menggabungkan Undang-Undang Pemilu Undang-Undang Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota serta Undang-Undang Partai Politik.

Adi Prayitno menjelaskan alasan penggabungan tersebut karena substansi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada tidak jauh berbeda hanya berbeda pada penamaan pemilu dan pilkada.

Saat ini beberapa partai politik pendukung pemerintahan Prabowo Subianto menggulirkan wacana pilkada melalui DPRD yaitu Partai Golkar Partai Gerindra Partai Amanat Nasional serta Partai Kebangkitan Bangsa.

Dari delapan partai politik di DPR hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang secara tegas menolak pilkada tak langsung.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Indonesia Corruption Watch serta sejumlah koalisi masyarakat sipil menentang agenda pilkada melalui DPRD.

Mereka menilai alasan ongkos politik pilkada langsung mahal tidak relevan dan tidak tepat.

Staf Divisi Advokasi Indonesia Corruption Watch Seira Tamara menyatakan penyebab ongkos pilkada mahal justru karena perilaku partai politik dan peserta pemilihan seperti mahar politik serta praktik politik uang.

Seira Tamara menegaskan pilkada melalui DPRD tidak menyelesaikan masalah tersebut bahkan kemungkinan mahar politik menjadi lebih besar di sistem tak langsung.

Ia menambahkan pilkada dipilih DPRD justru memperluas ruang transaksi politik yang tidak dapat diawasi masyarakat.

Survei Lingkaran Survei Indonesia Denny JA yang dirilis pada Rabu tujuh Januari dua ribu dua puluh enam menunjukkan mayoritas publik menolak pilkada tak langsung.

Masyarakat yang menentang wacana pilkada melalui DPRD mencapai enam puluh delapan persen dari total responden.

Direktur Survei Lingkaran Survei Indonesia Denny JA Ardian Sopa menyatakan angka enam puluh delapan persen merupakan nilai besar dalam survei opini publik.

Ia menjelaskan bahwa ketika persetujuan atau penolakan melewati batas enam puluh persen dampaknya sudah sangat signifikan dalam opini masyarakat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga