Wasekjen PBNU tegaskan Gus Yahya tak punya kewenangan rotasi Gus Ipul

 

Repelita Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang dikenal sebagai Imron Rosyadi Hamid, menyatakan bahwa sosok Yahya Cholil Staquf tidak lagi memegang otoritas untuk mengubah posisi Saifullah Yusuf dari kursi sekretaris jenderal organisasi tersebut.

Syuriyah sebagai badan tertinggi di bawah pimpinan Rais Aam Kiai Miftachul Akhyar telah secara resmi mencopot Yahya Cholil Staquf dari jabatan ketua umum sejak pertengahan November tahun ini.

"Dalam putusan Syuriah disebutkan bahwa Gus Yahya dilarang dan tidak berhak mengatasnamakan Ketua Umum," tegas pria yang akrab disapa Gus Imron itu lewat keterangan tertulisnya, Kamis (4/12/2025).

"Bahkan menggunakan atribut PBNU saja sudah tidak boleh. Karena itu, apapun yang dilakukan Gus Yahya, termasuk mengganti posisi Sekjen PBNU, tidak mempunyai kekuatan hukum," sambungnya menegaskan.

Pencopotan tersebut berasal dari hasil pertemuan rutin Syuriyah yang digelar pada 20 November 2025, diikuti dengan penerbitan surat edaran bernomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang memperkuat keputusan itu.

"Keputusan tertinggi organisasi PBNU itu ada di Syuriyah yang dipimpin Rais Aam. Saat ini Syuriah sudah memutuskan untuk memberhentikan Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum," ujar Gus Imron.

Akibatnya, perubahan jabatan yang dilakukan terhadap Saifullah Yusuf oleh Yahya Cholil Staquf dianggap tidak memiliki dasar sah secara internal.

"Termasuk rotasi Sekjen. Itu tidak punya legitimasi," tegas Gus Imron.

Yahya Cholil Staquf sebelumnya telah memindahkan Saifullah Yusuf dari peran sekretaris jenderal, sekaligus melakukan penataan ulang terhadap empat figur lain di dalam struktur kepengurusan.

Perombakan itu melibatkan Kiai Masyhuri Malik yang dipindah dari ketua menjadi wakil ketua umum, Saifullah Yusuf yang dialihkan ke posisi ketua, serta Gudfan Arif yang bergeser dari bendahara umum ke ketua.

Selain itu, Amin Said Husni dipindahkan dari wakil ketua umum ke sekretaris jenderal, sementara Sumantri naik dari bendahara ke bendahara umum.

"Rotasi ini sebagaimana diatur dalam aturan perkumpulan sebagai forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar, ini semua kita maksudkan supaya tugas-tugas yang harus dipertanggungjawabkan oleh PBNU tetap bisa dijalankan dengan baik," kata Yahya Cholil Staquf usai rapat tanfidziyah yang diselenggarakan di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, pada Jumat (28/11/2025).

Yahya Cholil Staquf menekankan komitmennya dalam mempertahankan ketertiban di dalam badan pengurus utama Nahdlatul Ulama.

Ia menilai bahwa upaya pemecatan dirinya dari kursi ketua umum tidak memiliki landasan yang kuat secara regulasi.

"Kita semua bertekad untuk menjaga tatanan organisasi ini sekuat-kuatnya. Soal jabatan ini bukan yang terpenting, tetapi yang paling penting adalah tatanan organisasi. Mari kita laksanakan tatanan organisasi ini," ujar Gus Yahya dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Menurutnya, hanya melalui muktamar organisasi Nahdlatul Ulama saja yang berwenang untuk mengakhiri masa jabatannya sebagai ketua umum.

Ia menyebut bahwa pertemuan rutin Syuriyah yang menghasilkan rekomendasi pemecatan tersebut dilakukan tanpa prosedur yang tepat dan bersifat sepihak.

"Posisi saya sebagai Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Mandataris Muktamar ke-34 tahun 2021 di Lampung tetap tidak dapat diubah kecuali melalui Muktamar. Ini sangat jelas dan tanpa tafsir ganda di dalam sistem konstitusi dan regulasi NU," ujar Gus Yahya.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga