Raja Juli Antoni Kena Karma Cuitan Sendiri: “Jika Urusan Diserahkan ke Bukan Ahlinya, Tunggu Kehancuran”, DPR Langsung Suruh Mundur, Banjir Longsor Jadi Bukti Nyata!

 

Repelita Jakarta - Sidang dengar pendapat antara Komisi IV DPR dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Raja Juli Antoni berlangsung dalam suasana tegang hingga beberapa anggota dewan secara terbuka memintanya untuk mengundurkan diri dari jabatan yang dipegangnya saat ini.

Pemicu utama adalah ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dan keahlian Raja Juli dengan kompleksitas tugas pengelolaan hutan nasional yang sedang menghadapi krisis berat akibat bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Sumatra.

Sejumlah legislator menegaskan bahwa sektor kehutanan membutuhkan pemimpin dengan pemahaman teknis mendalam, bukan figur yang berasal dari disiplin ilmu yang sama sekali berbeda dan tidak memiliki rekam jejak di bidang ekologi atau konservasi.

Polemik semakin memuncak ketika jejak digital lama Raja Juli kembali diungkit oleh publik, berupa unggahan di platform X pada 25 Februari 2020 yang mengutip sabda Nabi Muhammad SAW: Apabila suatu urusan diserahkan kepada seorang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya -Nabi Muhammad SAW.

Kutipan yang pada saat itu dimaksudkan sebagai nasihat umum kini menjadi senjata makan tuan, karena banyak pihak menilai pernyataan tersebut justru menggambarkan kondisi kepemimpinannya sendiri di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Unggahan lama itu langsung menyebar luas dan menjadi bahan ejekan di berbagai lini masa, dengan masyarakat menilai bahwa situasi saat ini merupakan ironi paling nyata dari kata-kata yang pernah ia sampaikan sendiri.

Desakan pengunduran diri tidak lagi hanya bergema di ruang sidang DPR, melainkan juga menggema dari aktivis lingkungan, akademisi, hingga warga biasa yang merasa kebijakan kehutanan saat ini tidak mampu menjawab tantangan deforestasi dan kerentanan bencana.

Mereka menilai bahwa tanpa kompetensi teknis yang memadai, mustahil menghasilkan regulasi efektif untuk menghentikan alih fungsi lahan, mengendalikan tambang ilegal di kawasan hutan, atau membangun sistem peringatan dini yang handal.

Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa Indonesia sedang menghadapi ancaman ekologis berskala besar, mulai dari kebakaran hutan tahunan, konflik satwa liar dengan manusia, hingga longsor berulang yang terus memakan korban jiwa.

Publik kini menunggu sikap resmi Raja Juli Antoni, apakah ia akan tetap bertahan di tengah sorotan pedas yang semakin tajam atau memilih mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas situasi yang dianggap sebagai akibat dari ketidakcocokan kompetensi.

Perdebatan ini sekaligus menjadi cermin bahwa masyarakat semakin kritis dan tidak lagi menerima penempatan jabatan strategis hanya berdasarkan kedekatan politik semata, melainkan menuntut kualifikasi nyata yang sesuai dengan beban tugas yang diemban.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga