Repelita Jakarta - Pendiri Haidar Alwi Institute yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R Haidar Alwi, menilai kinerja Polri dalam menangani bencana Sumatera bukan sekadar upaya operasional semata.
Ia melihatnya sebagai indikasi bahwa kepolisian kini mulai menyatukan elemen kemanusiaan, penegakan aturan lingkungan, serta pengelolaan bahaya secara terstruktur.
Menurut penilaian yang disampaikan pada Senin 8 Desember 2025, Polri menunjukkan pola kerja yang menonjolkan tiga aspek utama di tengah kekacauan banjir bandang, longsor, dan pemutusan jalur antar daerah.
Aspek tersebut mencakup kelincahan dalam menggerakkan personel, ketepatan dalam mengoordinasikan sumber daya, serta penyesuaian peran polisi ke bidang kemanusiaan.
Personel Polri terlibat langsung dalam proses penyelamatan korban, penggunaan satwa pelacak K-9, pembentukan pusat layanan kesehatan darurat, serta penyampaian bantuan makanan dan kebutuhan pokok.
Langkah-langkah ini menggambarkan pergeseran tugas Polri dari sekadar menjaga ketertiban menjadi pelengkap krusial dalam respons darurat ketika kemampuan pemerintah setempat masih terbatas.
Bencana kali ini juga mengungkit isu penyebab lanjutan kerusakan, terutama dugaan aktivitas penebangan pohon secara tidak sah.
Dalam hal ini, inisiatif Polri untuk menyelidiki dan menindak pelanggaran penebangan liar dianggap sangat relevan oleh Haidar Alwi.
Media massa utama melaporkan bahwa penemuan batang kayu besar di area banjir menjadi pemicu awal proses investigasi.
Tindakan semacam itu mencerminkan sikap Polri yang kini memandang pelanggaran alam sebagai bahaya serius yang langsung mengancam nyawa penduduk.
Daripada hanya bereaksi setelah adanya pengaduan, Polri berupaya menghubungkan pola kejahatan alam dengan potensi malapetaka, sehingga penegakan aturan bisa difokuskan pada upaya mencegah kerugian lebih luas.
Upaya penindakan meliputi penangkapan tersangka, pengambilan alih kayu haram, serta pelacakan jaringan pemasaran kayu ilegal.
Hal tersebut menandakan komitmen Polri untuk membongkar seluruh kerangka operasi penebangan liar, bukan hanya menyasar pelaku tingkat bawah.
Karakteristik pelanggaran alam yang terorganisir melibatkan lapisan-lapisan mulai dari pelaksana di lapangan, pengangkut barang, penerima akhir, hingga kemungkinan koneksi dengan pemodal besar.
Efektivitas penegakan aturan harus dinilai dari kemampuan penyidikan dalam melacak alur distribusi dan menutup celah operasional para pelaku.
Meski begitu, Polri masih dihadapkan pada hambatan signifikan, salah satunya penguatan kemampuan analisis forensik khusus lingkungan.
Pembuktian sumber kayu, identifikasi pemicu kerusakan di lokasi spesifik, serta pemetaan jaringan aktivitas memerlukan keterampilan teknis tinggi dan kerjasama antar instansi, khususnya dengan kementerian kehutanan dan perlindungan alam.
Hambatan lain adalah mempertahankan keterbukaan proses hukum pada topik sensitif, mengingat penebangan liar sering terkait kepentingan finansial setempat atau lebih luas.
Ketajaman dalam investigasi dan penyampaian informasi ke masyarakat akan menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap penegakan aturan yang bebas dari kompromi.
Dari sudut pandang regulasi, inisiatif Polri membuka ruang untuk membentuk kerjasama yang lebih rapi antara penanggulangan malapetaka dan penegakan aturan alam.
Media utama kerap menekankan bahwa kejadian di Sumatera bukan hanya akibat hujan lebat, melainkan akumulasi kelemahan sistemik dari hilangnya tutupan hutan.
Dengan jaringan komando hingga ke tingkat desa, Polri memiliki potensi besar untuk meningkatkan pengawasan wilayah rentan dan memasukkan data lapangan ke mekanisme peringatan awal.
Pendekatan ini bisa didukung alat modern seperti penginderaan jauh dari satelit, kartografi zona berbahaya, serta platform pelaporan terintegrasi.
Penggabungan informasi intelijen lapangan Polri dengan data ilmiah dari badan lingkungan berpeluang membuat pencegahan jauh lebih ampuh ketimbang tindakan pasca kejadian.
Dari aspek interaksi dengan warga, kontribusi kemanusiaan Polri selama malapetaka membawa pengaruh positif bagi citra institusi.
Respons kilat dalam penyelamatan penduduk menciptakan pandangan bahwa polisi selalu siap saat masyarakat dalam kesulitan terdalam.
Akan tetapi, pandangan baik ini menuntut Polri untuk menyelaraskan dedikasi lapangan dengan ketegasan dalam menangani akar permasalahan.
Konsistensi semacam itu menjadi penghubung antara otoritas moral dan otoritas hukum.
Penanganan malapetaka Sumatera beserta tindakan terhadap penebangan liar mengilustrasikan bahwa Polri sedang dalam fase perubahan menuju operasi yang lebih menyatu dan berorientasi risiko.
Haidar Alwi memberikan penghargaan karena Polri tidak lagi terbatas pada respons darurat, melainkan mulai membangun strategi antisipatif terhadap pelanggaran alam.
Keberhasilan berkelanjutan tetap ditopang oleh tiga elemen krusial, yakni pengembangan kemampuan teknis, kerjasama antar lembaga yang lebih solid, serta keterbukaan untuk pengawasan dan dukungan masyarakat.
Apabila ketiga faktor itu terealisasi, Polri tidak hanya menjadi pelindung utama saat bencana, tetapi juga penjaga alam yang esensial untuk keselamatan warga Sumatera secara keseluruhan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
![[BREAKING NEWS] Pesawat Jet Pribadi Berisi Enam WNI Menyimpang dari Landasan Pacu di Bandara New Chitose Hokkaido](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uJ5MtQvBaz5H1GWCQZ5Ucr_qsgTk8yS-MewTxlVD1cyJtbsMAc_7ylp7KRQJ4lovqPy8gtFuVvRmvkJeibxu4PHfN5xC47vWOOuHFFFxoybMf19K74W9CShdlWVg99961dFnVVSN-vB0_p1qypzvwA5gTpCd_2LTt6k_Ss0sGs60TYWvLYsQcqG7Xk7BUnLQ=w680)
