
Repelita Gowa - Pelaksana Tugas Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Jeneberang, Khalid Ibnu Wahab, memberikan penjelasan resmi mengenai pemberitaan tentang dugaan penebangan liar serta perambahan hutan lindung di area tanggung jawabnya.
Ia menyatakan bahwa informasi yang menyebut kondisi di wilayah Parigi lebih parah dibandingkan Tombolo Pao belum dapat dipastikan validitasnya.
“Atau mungkin saja pernah terjadi tapi sudah lama sekali karena sesuai gambar atau foto yang beredar itu sudah 3 atau 5 tahun yang lalu, fotonya juga kejadian lonsor di pinggir jalan daerah gattarang setelah anggota dari pihak KPH dan Polhut mengecek kebenarannya dan konfirmasi dari masyarakat setempat,” kata Khalid saat ditemui beberapa tim awak media diacara penanaman serentak penghijauan lahan kritis di kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa Sabtu, (20/12/2025).
Khalid menjelaskan bahwa kasus terbaru terkait dugaan perambahan di Desa Ere Lambang, Kecamatan Tombolo Pao, telah ditangani bersama aparat penegak hukum dari Polres Gowa serta pemerintah daerah setempat.
Penindakan bahkan melibatkan langsung Wakil Bupati Gowa beserta Kapolres Gowa dan jajarannya pada Jumat (12/12/2025).
“Penanganannya sudah berjalan sesuai aturan dan proses hukumnya juga pihak polres Gowa telah melakukan langkah- langkah hukum, bahkan saya sebagai plt KPH telah merekomendasikan peninjauan dan pencabutan izin pengelolaan kawasan hutan ke kementerian terkait,” ungkap Khalid.
Menurutnya, verifikasi lapangan menemukan luasan perambahan sekitar satu hektare dengan tiga pohon pinus yang roboh akibat penggunaan alat berat di lokasi tersebut.
Proses penanganan dilakukan sesuai prosedur standar mulai dari pengumpulan data hingga pemeriksaan langsung di tempat kejadian.
Sementara itu, seorang pegawai negeri sipil di lingkungan KPH Jeneberang mengonfirmasi bahwa gambar serta berita yang tersebar memang merujuk pada peristiwa lama.
“Tapi itu sudah lama pak peristiwanya, pak khalid sebagai atasan kami beliau banyak membawah perubahan positif, mulai dari displin, tata administrasi dan susasa kerja yang kondusif dan bersahabat, ini pak plt KPH luar biasa manajeme kepemimpinannya,” kata ASN yang tidak mau disebutkan namanya.
Di lokasi berbeda, pengamat kebijakan publik, pariwisata, serta adat, Subhan Eka Frinsyah, yang menjabat Direktur Lembaga Kebijakan Publik Lesaji sekaligus Ketua Forum Patonro Sulsel, menyatakan bahwa informasi perambahan hutan di Gowa memiliki versi yang bertolak belakang dengan pernyataan bupati setempat.
Ia menilai klaim bupati bahwa tidak ada penggundulan hutan di wilayahnya membuat berita yang beredar luas patut dipertanyakan kebenarannya.
“Klaim Bupati bahwa Tidak ada pengundulan hutan dan lahan di daerahnya, jadi menurut Subhan berita yang banyak beredar bisa jadi hanya Hoaks atau berita yang belum tentu kebenarannya mungkin ini hanya permainan politik untuk menjatuhkan PLT KPH Gowa untuk kepentingan orang pribadi atau kelompok apalagi beliau ini masih belum definitif,” pungkas Subhan.
Editor: 91224 R-ID Elok

