Repelita Jakarta - Koalisi Indonesia Anti Korupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera memeriksa mantan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo atas dugaan keterlibatan dalam penyimpangan program cetak sawah pada periode 2015 hingga 2017 yang menyebabkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah.
Perwakilan mahasiswa dari koalisi tersebut, Fawait, menyatakan bahwa lembaga antirasuah harus berani menjalankan proses hukum terhadap Gatot Nurmantyo terkait adanya indikasi sawah fiktif dalam program dimaksud.
"Kami mendesak KPK untuk berani melakukan proses hukum dan memeriksa Gatot Nurmantyo atas dugaan korupsi cetak sawah dan dugaan banyaknya sawah fiktif," kata perwakilan mahasiswa dari Koalisi Indonesia Anti Korupsi (Kosasi), Fawait, dalam keterangan pers tertulis.
Ia menjelaskan bahwa awal mula penyimpangan berasal dari potensi maladministrasi karena pelaksanaan cetak sawah oleh TNI pada masa Gatot Nurmantyo menjabat Kepala Staf Angkatan Darat hanya didasarkan pada nota kesepahaman dengan Kementerian Pertanian tanpa dilengkapi pedoman teknis, mekanisme keuangan, serta sistem pertanggungjawaban yang memadai.
"Kegiatan itu (cetak sawah) tidak transparan, akuntabilitas dan kepastian hukum masih belum jelas," ungkapnya.
Direktur Eksekutif Kosasi, Rizki Abdul Rahman Wahid, menambahkan bahwa program tersebut telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah sangat besar.
"Tidak hanya itu. Akibat program cetak sawah yang tidak sesuai dengan SID (sistem Investigasi dan Desain) yang akurat, banyak sawah yang tidak jelas kepemilikannya, sawah yang tidak bisa ditanami hingga menimbulkan kerusakan alam," kata Rizki.
Koalisi tersebut mencatat setidaknya terdapat tiga indikator kuat adanya perbuatan melawan hukum dalam kasus ini.
Pertama, ketiadaan regulasi yang jelas sebagai landasan pelaksanaan.
Kedua, temuan resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan mengenai kerugian negara.
Ketiga, dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan program yang tidak tepat.
Oleh karena itu, dalam aksi mereka, Kosasi secara tegas meminta KPK untuk membuka penyelidikan dan penyidikan mendalam terhadap program cetak sawah yang melibatkan Gatot Nurmantyo.
Selain itu, koalisi ini menyatakan dukungan penuh agar KPK mengungkap tuntas seluruh penyimpangan dalam program tersebut yang diduga telah merugikan negara hingga mencapai triliunan rupiah.
"Apabila KPK tidak segera menindaklanjuti tuntutan ini, maka kami akan datang kembali dengan massa yang lebih banyak lagi," pungkas Rizki.
Editor: 91224 R-ID Elok
