Repelita Jakarta - Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menyatakan bahwa berbagai permasalahan yang melibatkan warga negara asing (WNA) asal China di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kebijakan era pemerintahan Joko Widodo yang dinilai terlalu memfasilitasi kehadiran mereka.
Pernyataan tersebut disampaikan Saiful Anam sebagai respons terhadap insiden penyerangan yang dilakukan sejumlah WNA China terhadap lima prajurit TNI dari Batalyon Zeni Tempur 6/Satya Digdaya serta beberapa karyawan perusahaan di wilayah Ketapang, Kalimantan Barat.
Menurut Saiful, segala bentuk masalah terkait WNA China berakar pada pendekatan pemerintah yang memberikan kemudahan berlebih kepada mereka di tanah air.
Ia menegaskan, tanpa adanya berbagai kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah, kejadian-kejadian seperti yang terjadi belakangan ini tidak akan mungkin muncul.
Saiful menilai, keberadaan WNA China di Indonesia telah mulai mengikis rasa nasionalisme masyarakat setempat, di mana mereka tampak diperlakukan sebagai kelompok prioritas dibandingkan warga negara Indonesia sendiri.
Oleh karena itu, pemerintah seharusnya menyadari situasi ini dan menetapkan pembatasan yang jelas serta terukur terhadap aktivitas WNA China di Indonesia.
Sebagai akademisi dari Universitas Sahid Jakarta, Saiful menyerukan agar pemerintah segera melakukan perbaikan kebijakan di tengah maraknya problematika yang melibatkan WNA China.
Ia menekankan pentingnya sikap selektif dalam pemberian izin tinggal maupun peluang bisnis bagi WNA China, agar mereka tidak bertindak seenaknya dan mengabaikan kewajiban sebagai tamu di negara ini.
Editor: 91224 R-ID Elok
