Repelita Jakarta - Pengamat politik Kardono Ano Setyorakhmadi menyampaikan kritik pedas terhadap argumentasi yang disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Menteri Luar Negeri, Sugiono, terkait usulan pemilihan kepala daerah kembali melalui DPRD.
Menurutnya, alasan yang dikemukakan seperti mahalnya biaya kampanye serta esensi demokrasi yang tetap terjaga karena anggota DPRD adalah wakil rakyat, terdengar normatif dan sopan namun tidak meyakinkan.
Sudah empat partai besar yang menyuarakan dukungan serupa terhadap kembalinya sistem pilkada seperti era Orde Baru.
Kardono Ano Setyorakhmadi menilai argumentasi tersebut lemah dan generik.
Ia menyebut anomali terbesar dalam demokrasi Indonesia adalah anggota DPR lebih sebagai perwakilan partai politik ketimbang rakyat sejati.
Semua orang tahu bahwa loyalitas mereka lebih kuat kepada pimpinan partai daripada konstituen.
Motif sebenarnya dari usulan ini, katanya, adalah keuntungan bagi partai politik itu sendiri.
Dengan pemilihan melalui DPRD, kepala daerah akan menjadi lebih mudah dikendalikan seperti anggota dewan daerah.
Transaksi politik bisa berlangsung lebih tertutup tanpa perlu calon turun langsung bertemu masyarakat.
Cukup dengan negosiasi di internal partai.
Meski biaya kampanye hilang, pengeluaran untuk pengaruh lobi justru akan meroket.
Dana tersebut tidak lagi mengalir ke masyarakat luas melainkan terkonsentrasi di kalangan elite partai.
Alasan mulia untuk mengurangi korupsi akibat mahalnya kampanye dinilainya tidak tulus.
Solusi sederhana seperti menghapus biaya rekomendasi partai sudah cukup untuk menekan pengeluaran.
Jika gagasan ini terus didorong, proses kemunduran demokrasi menuju pola Orde Baru akan berjalan lancar.
Tidak lama lagi, pembagian jabatan dan sumber rezeki antarpartai dalam koalisi akan terjadi.
Kemudian, pemilihan presiden kembali ke tangan MPR dengan dalih serupa yang terdengar luhur namun menyesatkan.
Protes masyarakat berpotensi ditekan dengan pendekatan represif.
Latar belakang militer banyak pejabat saat ini serta respons terhadap isu tertentu seperti bendera di daerah rawan menjadi indikasi.
Kardono Ano Setyorakhmadi khawatir masyarakat sipil sering terlambat mengantisipasi perkembangan semacam ini.
Usulan pengembalian pilkada ke DPRD terasa sudah hampir dieksekusi sementara banyak yang menganggapnya masih jauh.
Hanya satu partai yang tegas menolak, yaitu PDIP.
Sementara empat partai pendukung menguasai 304 kursi di DPR atau sekitar 52 persen.
Editor: 91224 R-ID Elok
