4 Partai Besar Dorong Pilkada via DPRD: Dalih Hemat Biaya, Nyatanya Untungkan Parpol?

 

Repelita Jakarta - Empat partai besar di parlemen mulai menyuarakan dukungan terhadap pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Alasan yang sering dikemukakan terdengar luhur, seperti menghemat biaya politik yang mahal serta menjaga esensi demokrasi karena anggota dewan adalah wakil rakyat.

Namun, di balik dalih tersebut, terdapat kepentingan lain yang lebih dominan bagi partai politik.

Pengamat politik Kardono Ano Setyorakhmadi menilai argumentasi dari elite seperti Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono, terasa normatif dan kurang meyakinkan.

Menurutnya, dalih mahalnya kampanye serta legitimasi wakil rakyat melalui DPRD hanyalah pembungkus yang rapi.

Kenyataannya, anggota DPR lebih bertindak sebagai perwakilan partai ketimbang rakyat langsung.

Loyalitas mereka jelas lebih kuat kepada pimpinan partai.

Motif utama dari usulan ini adalah memudahkan kontrol partai atas kepala daerah.

Dengan sistem DPRD, kepala daerah akan lebih mudah diatur seperti anggota dewan daerah.

Negosiasi politik dapat berlangsung secara tertutup tanpa perlu calon bertemu langsung dengan masyarakat.

Meskipun biaya kampanye terbuka hilang, pengeluaran untuk transaksi lobi justru berpotensi melonjak.

Dana tersebut akan mengalir ke elite partai, bukan tersebar ke rakyat.

Alasan mulia untuk mencegah korupsi akibat mahalnya kampanye dinilainya tidak genuine.

Cukup hilangkan biaya rekomendasi partai, pengeluaran sudah dapat ditekan secara signifikan.

Jika wacana ini terus bergulir, proses kemunduran demokrasi ke pola lama akan semakin lancar.

Pembagian jabatan serta sumber penghasilan antarpartai koalisi akan menjadi lebih mudah.

Selanjutnya, pemilihan presiden kembali ke majelis dengan dalih serupa yang tampak mulia namun menyesatkan.

Protes publik berisiko ditangani dengan cara represif.

Latar belakang militer di kalangan pejabat serta respons terhadap isu sensitif menjadi tanda-tanda.

Masyarakat sipil sering kali lambat bereaksi terhadap perkembangan semacam ini.

Usulan pengembalian pilkada ke DPRD sudah terasa mendekati tahap pelaksanaan.

Saat ini, hanya PDIP yang secara tegas menolak.

Sementara empat partai pendukung menguasai 304 kursi DPR atau lebih dari separuh total kursi.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga