Kader PSI Sebut Bencana Banjir Sumatera Dijadikan Alat Pukul Lawan, Warganet Balas : Dulu PSI Jadiin Banjir Jakarta Menyerang Gubernur Anies

 Repelita Jakarta - Seorang kader partai politik menyampaikan pandangan kritisnya terkait dengan berbagai pernyataan publik mengenai bencana banjir dan tanah longsor di tiga provinsi.

Bencana yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara tersebut mendapatkan sorotan sangat luas dari berbagai kalangan masyarakat.

Banyak pihak yang mengaitkan peristiwa alam tersebut dengan kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan izin penebangan pohon dan pembukaan lahan tambang.

Nama seorang menteri yang juga menjabat sebagai sekretaris jenderal partai politik pun turut disebut-sebut dalam berbagai diskusi publik.

Dian Sandi Utama menilai bahwa banyak pihak memanfaatkan momentum bencana untuk menyerang lawan politik mereka masing-masing.

Melalui akun media sosial pribadinya, dia menyatakan bahwa besarnya curah hujan yang turun hampir setara dengan banyaknya informasi tidak benar yang beredar.

Situasi saat ini dinilai telah mencapai titik dimana bencana alam dijadikan sebagai alat untuk menyerang pihak-pihak yang memiliki perbedaan pandangan.

Pernyataan tersebut langsung memicu berbagai tanggapan dari pengguna media sosial lainnya yang aktif memberikan komentar.

Seorang warganet mengingatkan kejadian banjir di Jakarta pada masa pemerintahan gubernur sebelumnya yang juga menjadi bahan kritik.

Pihak yang saat itu mengkritik kini dinilai melakukan hal serupa dengan memanfaatkan bencana untuk kepentingan politik praktis.

Warganet tersebut mempertanyakan konsistensi sikap terhadap peristiwa bencana yang terjadi di wilayah berbeda dengan pola penanganan yang sama.

Kritik lain menyoroti perbedaan respons terhadap banjir di Jakarta yang hanya setinggi lutut dengan banjir bandang di Sumatera yang jauh lebih parah.

Pernyataan yang mencari pembenaran dinilai tidak tepat mengingat tingkat kerusakan dan korban jiwa yang sangat berbeda antara kedua peristiwa tersebut.

Warganet lain menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang memberikan izin pembalakan hutan penyebab banjir.

Bencana yang terjadi dinilai bukan semata-mata faktor alam tetapi lebih disebabkan oleh ulah manusia yang serakah dan tidak bertanggung jawab.

Terdapat kritik bahwa partai politik tertentu dianggap menutup mata terhadap fakta adanya pembabatan hutan yang telah mengakibatkan korban jiwa.

Banyak komentar yang menyatakan bahwa musibah ini seharusnya menjadi pelajaran tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Fenomena kayu gelondongan dalam jumlah besar yang terbawa banjir dinilai sebagai bukti nyata adanya praktik pembalakan liar di hutan.

Sementara itu, institusi penegak hukum telah mengambil langkah konkret dengan menerjunkan tim penyelidik ke tiga provinsi terdampak.

Tim dari Badan Reserse Kriminal Polri akan menyelidiki dugaan pembalakan liar berdasarkan temuan gelondongan kayu di lokasi banjir bandang.

Penyelidikan dilakukan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai wilayah yang paling parah terkena dampak bencana.

Proses hukum diharapkan dapat mengungkap keterkaitan antara aktivitas pembalakan liar dengan memburuknya dampak banjir yang terjadi. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga