Ismail Fahmi Ungkap Banjir Sumatera Bukan Hanya Air, Tapi Ledakan Ketidakadilan Politik dan Ekologis Pemerintah

Repelita Sumatera - Pakar analisis media Ismail Fahmi yang mendirikan Drone Emprit serta Media Kernels Indonesia telah membagikan hasil kajian mendalam terkait respons masyarakat terhadap musibah banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat sejak akhir November 2025.

Pada 3 Desember 2025, melalui akun media sosialnya, Ismail menekankan bahwa meskipun curah hujan tinggi berasal dari faktor alam, gelombang kemarahan dari kalangan luas justru muncul dari kondisi darurat yang menunjukkan ketidaksiapan sistem penanganan.

Ia menggambarkan bagaimana warga berjuang di tengah lumpur tebal, infrastruktur rusak parah, dan seruan bantuan yang terdengar nyaring, sementara perdebatan mengenai pengakuan sebagai kejadian darurat tingkat negara masih berlarut-larut.

Pertanyaan mendasar yang ia ajukan adalah apakah wilayah tersebut benar-benar hanya dilanda air bah, ataukah sedang dibanjiri oleh bentuk ketidakmerataan yang lebih dalam.

Skala kerusakan yang tercatat dalam laporan tersebut sangat luas, mencakup ratusan korban jiwa hingga 29 November 2025, dengan puluhan kecamatan terputus dari dunia luar karena jalan nasional dan jembatan yang ambruk total.

Percakapan daring selama periode 25 hingga 29 November 2025 mencapai lebih dari seratus ribu sebutan dengan interaksi mencapai ratusan juta, terutama melalui platform X dan TikTok yang menjadi wadah utama ekspresi publik.

Namun, data ini tidak hanya mencerminkan dampak fisik, melainkan juga membuka kembali luka lama seputar ketimpangan politik yang dirasakan oleh masyarakat di luar Pulau Jawa.

Sentimen negatif mendominasi hingga empat puluh enam persen, dipicu oleh sikap pemerintah yang enggan menetapkan status bencana nasional meskipun korban dan kerugian telah memenuhi ambang batas.

Isu sentralisme Jawa dalam alokasi bantuan menjadi sorotan tajam, di mana wilayah Sumatera dirasa selalu menjadi prioritas kedua dalam kebijakan nasional.

Tudingan bahwa izin tambang mineral dan perkebunan sawit menjadi akar utama degradasi alam semakin kuat, dengan tagar seperti Save Orang Utan Tapanuli menjadi simbol perlawanan terhadap penebangan hutan secara masif.

Publik mulai memandang musibah ini sebagai bentuk kejahatan ekologis yang bisa dicegah, bukan semata-mata takdir alam yang tak terelakkan.

Perbedaan tajam terlihat antara narasi di media arus utama daring dengan cerita yang beredar di jejaring sosial.

Liputan di situs berita cenderung menekankan sisi positif seperti pengerahan helikopter milik angkatan bersenjata untuk evakuasi, kedatangan presiden ke lokasi, serta distribusi bantuan logistik dalam skala besar, dengan mayoritas nada optimis mencapai enam puluh persen.

Sebaliknya, di platform sosial, gambaran lebih gelap dengan laporan warga yang terisolir, hilangnya sinyal komunikasi, kekurangan pasokan bahan bakar, pemadaman listrik berkepanjangan, serta daerah-daerah yang belum mendapat sentuhan bantuan sama sekali.

Peta diskusi di X mengidentifikasi empat kelompok utama, mulai dari pengumuman resmi pemerintah mengenai perkiraan cuaca dan petunjuk evakuasi, hingga dukungan masyarakat melalui doa serta penggalangan dana secara mandiri.

Kelompok media lebih berfokus pada faktor pemicu seperti siklon Senyar dan kerusakan lingkungan, sementara aktivis serta warga kritis menyoroti dugaan kejahatan ekologis beserta ketidakadilan politik yang mendasarinya.

Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia seolah hidup dalam dua dunia informasi yang kontras, di mana satu sisi melihat upaya negara berjalan lancar, sementara sisi lain menyaksikan perjuangan warga tanpa dukungan memadai.

Meskipun Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menyalahkan siklon tropis Senyar sebagai penyebab utama hujan ekstrem, opini publik menolak menjadikan faktor cuaca sebagai satu-satunya kambing hitam.

Narasi ekologis justru mendominasi diskusi, dengan organisasi seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyatakan bahwa banjir merupakan konsekuensi langsung dari intervensi manusia terhadap alam.

Anggota Komisi Delapan Dewan Perwakilan Rakyat menambahkan bahwa hanyutnya kayu gelondongan menjadi bukti adanya perusakan hutan di daerah hulu sungai.

Tagar seperti Save Orang Utan Tapanuli semakin memperkuat tuntutan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap izin operasi tambang dan sawit.

Ribuan pengguna membagikan rekaman dari satelit, drone, serta foto yang mengilustrasikan perubahan drastis pada tutupan lahan di zona terdampak, sehingga kejadian ini lebih dilihat sebagai banjir akibat kebijakan buruk daripada sekadar curah hujan berlebih.

Di tengah keterbatasan akses dan isolasi total, inisiatif solidaritas dari warga muncul sebagai kekuatan utama.

Donasi masyarakat melonjak secara signifikan, sementara netizen secara sukarela menyusun peta lokasi korban yang terperangkap untuk memfasilitasi penyelamatan.

Organisasi seperti Palang Merah Indonesia, Pusat Pengelolaan Bencana Muhammadiyah, serta lembaga keagamaan bergerak lebih lincah di berbagai titik dibandingkan respons dari pemerintah daerah yang terkesan lamban.

Tagar Pray For Sumatera tidak hanya menjadi ungkapan empati, melainkan instrumen untuk memobilisasi bantuan darurat secara kolektif.

Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut sebagai solidaritas organik, di mana masyarakat mengambil alih peran yang seharusnya ditangani oleh institusi negara dalam kondisi kritis.

Meskipun ada kritik keras atas kelambatan penanganan di jalur darat, pemerintah pusat sebenarnya telah mengerahkan operasi udara secara masif untuk menjangkau wilayah yang lumpuh sepenuhnya.

Akses ke Sibolga dan sebagian Tapanuli sempat terblokir total karena jalan nasional terbelah dan jembatan runtuh, sehingga satu-satunya jalur masuk adalah melalui angkutan udara.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan mobilisasi pasukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mempercepat evakuasi dan pendistribusian logistik.

Ini mencakup penggunaan helikopter pencarian dan penyelamatan untuk mengangkut korban serta menyebarkan paket bantuan dari atas.

Pengiriman bahan pangan seperti puluhan ton beras dan ribuan ton minyak goreng dilakukan melalui pesawat angkut dari pusat komando.

Operasi modifikasi cuaca juga dijalankan untuk menekan intensitas hujan di area terdampak.

Data ini menjadi pendorong utama sentimen positif di media daring, dengan mayoritas liputan memuji kecepatan koordinasi dalam pengerahan bantuan udara.

Bahkan di jejaring sosial yang cenderung skeptis, visual helikopter dan petugas yang menyelamatkan warga berhasil meningkatkan dukungan, terutama di platform berbasis video seperti YouTube dan TikTok.

Laporan keseluruhan menunjukkan bahwa bencana di Sumatera merupakan krisis ekologis yang telah lama menumpuk dan baru meledak saat ini, dengan deforestasi, tata ruang yang rapuh, serta izin lahan yang berfungsi seperti pemicu ledakan.

Ini juga mencerminkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah pusat, di mana penolakan status darurat nasional menjadi lambang ketimpangan dalam respons negara.

Selain itu, terdapat krisis infrastruktur vital yang membuat masyarakat khawatir terjebak tanpa listrik, komunikasi, atau pasokan dasar.

Krisis komunikasi pemerintah juga terungkap, di mana media menyajikan narasi positif sementara pengalaman warga di lapangan jauh berbeda.

Pada intinya, meskipun air banjir membanjiri Aceh dan Sumatera, isu ketidakadilan justru mendominasi seluruh percakapan masyarakat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga