Ida N Kusdianti Nilai Arah Politik Menggelap, Prabowo Tertekan dan Supremasi Hukum Kian Rapuh Menuju 2026

 

Repelita Jakarta - Aktivis perempuan Ida N Kusdianti menyatakan kekhawatiran mendalam atas arah politik nasional yang semakin mengarah pada potensi kekacauan di tahun 2026.

Menurutnya, sejak pembentukan Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto menghadapi tekanan berat baik dari pihak eksternal maupun internal lingkar kekuasaan.

Kasus ini berhenti secara janggal hanya pada penetapan Kepala Desa Kohod sebagai tersangka, tanpa satu pun elite ekonomi atau aktor utama tersentuh hukum, kata Ida dalam wawancara pada Rabu 31 Desember 2025.

Fenomena tersebut mencerminkan ketidakadilan yang mencolok dalam proses penegakan hukum.

Kondisi semakin memburuk dengan lambatnya respons negara terhadap bencana ekologis di wilayah Sumatera dan Aceh yang kurang menunjukkan rasa empati.

Ida menyayangkan kunjungan pejabat ke lokasi bencana yang lebih terlihat sebagai ajang seremoni dan pencitraan pribadi daripada wujud tanggung jawab nyata kepada korban.

Ia juga kembali menyoroti perkara bandara di kawasan IMIP Morowali yang diduga menjadi jalur masuk tenaga kerja asing secara tidak sah serta praktik pertambangan bermasalah, namun hingga kini belum ada kejelasan penanganan hukum.

Kasus-kasus besar seperti ini seolah menguap tanpa pertanggungjawaban, tegasnya.

Kepercayaan masyarakat semakin terkikis dengan munculnya kembali polemik dugaan ijazah palsu yang proses hukumnya dianggap tidak mandiri.

Ida secara khusus mengkritik posisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dinilai melanggar putusan Mahkamah Konstitusi melalui peraturan internal kepolisian.

Pembangkangan terhadap putusan MK adalah bukti nyata krisis supremasi hukum. Dalam konteks ini, Presiden Prabowo justru terlihat tidak lebih berdaya, ucapnya.

Rakyat saat ini dipaksa untuk bungkam di tengah penumpukan masalah struktural yang tak kunjung tertangani.

Ida bahkan menyebut Presiden Prabowo terperangkap dalam rancangan politik yang dirancang oleh kelompok yang disebutnya sebagai Geng Solo.

Distrust masyarakat sengaja diubah menjadi kepercayaan politik semu bukan untuk kestabilan, melainkan membuka peluang bagi kelanjutan kekuasaan tertentu.

Ia merujuk pada pernyataan Connie Rahakundini Bakrie yang mengutip sumber internal bahwa masa kepemimpinan efektif Prabowo hanya diberi ruang dua tahun.

Jika ini benar, maka yang sedang kita saksikan bukan sekadar kegaduhan politik, tapi fase awal delegitimasi kekuasaan, imbuhnya.

Ketika kepercayaan rakyat dipermainkan, kekacauan bukan lagi kemungkinan melainkan akibat yang tak terhindarkan dari sejarah.

Sebagai Sekjen Forum Tanah Air, Ida mengajak para tokoh bangsa, akademisi, intelektual, aktivis, serta masyarakat untuk tidak hanya berhenti pada kritik lisan.

Ini bukan hanya tentang nasib rakyat, tapi nasib bangsa. Kalau Indonesia masih cemas seperti sekarang, jangan bermimpi Indonesia Emas 2045, kuncinya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga