Gus Faris Ngamuk: PBNU Periode Ini Paling Busuk, Copot Semua – Dari Maming Koruptor sampai Berebut Tambang Haram!

 

Repelita Jakarta - Konflik internal di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama semakin memanas setelah Rais Aam PBNU KH Miftahul Ahyar memecat Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, diikuti dengan tindakan balasan dari Gus Yahya yang menyingkirkan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul serta Bendahara Umum Gudfan Arif dari jabatannya.

Ulama senior NU dan pengasuh Pondok Pesantren Nadwatul Ummah Buntet KH Faris Fuad Hasyim menyatakan kekecewaan mendalam atas dinamika perpecahan ini yang kian merusak citra organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.

Jujur, wallahi, billahi, saya sangat kecewa sekali, tegas Gus Faris dalam rekaman ceramahnya yang menyebar luas di berbagai platform digital pada Kamis 4 Desember 2025.

Menurutnya, kerusakan yang menimpa PBNU saat ini bukan tanggung jawab satu individu semata, melainkan hasil dari kelalaian kolektif yang melibatkan seluruh pimpinan inti, sehingga pemecatan harus menyeluruh tanpa pandang bulu.

Seharusnya yang harus dicopot bukan hanya ketua umum PBNU saja, tapi Rais Aam-nya juga harus dicopot dan sekjennya Gus Ipul juga harus dicopot, ungkap Gus Faris dalam pengajian agama yang menjadi sumber video viral tersebut.

Ia menyoroti bahwa masa kepemimpinan berturut-turut dari KH Miftahul Ahyar, Gus Yahya, hingga Gus Ipul merupakan periode paling bermasalah sepanjang riwayat PBNU, di mana gejolak dimulai segera setelah penataan kepengurusan pasca-Muktamar Lampung akhir 2021.

Puncak masalah pertama muncul dengan penunjukan Mardani H Maming sebagai bendahara umum, yang segera memicu skandal nasional karena untuk pertama kalinya pengurus inti NU aktif ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh lembaga antirasuah.

Mantan bupati Tanah Bumbu itu akhirnya divonis 12 tahun kurungan atas kasus suap penerbitan izin usaha pertambangan, meski kemudian Mahkamah Agung meringankan menjadi 10 tahun melalui kasasi.

Itu memalukan NU. Lucunya, ketua umum PBNU konferensi pers, katanya bilang ‘saya mau memberikan bantuan hukum kepada Mardani Maming’. Dalam hati saya ngomong, kok memberikan bantuan hukum, apa kaitannya dengan PBNU?, soroti Gus Faris atas respons Gus Yahya yang dianggap tidak tepat.

Gus Faris menilai bahwa sikap objektif dari ketua umum seharusnya langsung memisahkan Mardani dari kepengurusan PBNU hingga proses hukum tuntas, sebagai bentuk penghormatan terhadap supremasi hukum negara.

Seharusnya kalau ketua umum PBNU ini objektif, statemennya tidak seperti itu. Harusnya statemennya ‘Maming saya berhentikan dulu sebagai pengurus PBNU, sampai kasus hukumnya selesai, kita hormati penegakan hukum di negara ini, kita hormati supremasi hukum di negara ini, tambahnya.

Isu kedua yang memicu perpecahan adalah pengelolaan aset tambang yang diberikan pemerintah, di mana konflik sebenarnya bukan soal undangan tokoh Yahudi Peter Berkowitz ke Indonesia, melainkan perebutan pengaruh atas sumber daya alam tersebut.

Soal isu Yahudi hanya kamuflase semata. Ini soal pengelolaan tambang yang memunculkan berbagai faksi. Mereka semua menginginkan pengelolaan tambang yang diberikan Presiden Jokowi kepada NU, ini sesuai dengan keinginan mereka masing-masing, jelas Gus Faris.

Pergerakan elite PBNU dalam urusan tambang lebih condong pada ambisi pribadi dan kelompok daripada kemaslahatan organisasi secara keseluruhan, padahal Lembaga Bahtsul Masail NU sejak 2012 telah memutuskan bahwa pengelolaan tambang oleh swasta bersifat haram.

Pada 2024, PBNU justru menerima tawaran pengelolaan tambang dari Presiden Jokowi, yang diamini oleh ketua umum, sekretaris jenderal, dan rais aam, sehingga menciptakan kontradiksi dengan fatwa internal organisasi itu sendiri.

Dan itu diamini oleh ketua PBNU, Sekjen PBNU, dan Rais Aam PBNU. Lucu…! NU yang membuat hukum, NU sendiri yang melanggarnya, sindir Gus Faris dengan nada ironis.

Ketiga, Gus Faris mengingatkan pernyataan Mahfud MD bahwa pada era kepemimpinan KH Hasyim Muzadi, NU bersama Muhammadiyah berhasil mendorong Mahkamah Konstitusi membubarkan badan pengelola tambang seperti BP Migas karena menjadi sarang korupsi bernilai triliunan.

Ironisnya di hari ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berkonflik gara-gara pengelolaan tambang, tutup Gus Faris yang melihat betapa tragisnya organisasi yang dulu memerangi korupsi kini terjebak dalam pusaran yang sama.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga