Demokrat Minta Wacana Pilkada Lewat DPRD Ditunda, Jansen Nilai Tak Mendesak dan Berpotensi Tambah Polemik di Tengah Krisis Nasional

 

Repelita Jakarta - Politikus dari Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, meminta agar diskusi mengenai pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak dilakukan dalam waktu dekat apalagi sampai pada tahap pengambilan keputusan.

Menurutnya, kondisi saat ini belum sesuai untuk membuka perdebatan tambahan yang tidak termasuk dalam prioritas mendesak.

Jansen menekankan bahwa meskipun ada kesepakatan dari semua partai politik terhadap sistem pilkada tidak langsung, proses pembahasannya tetap perlu ditangguhkan.

“Bahkan jika pun misal, seluruh partai saat ini setuju, kepala daerah kembali dipilih DPRD, menurut saya, membahasannya apalagi memutuskannya di situasi saat ini tidak tepat,” ujar Jansen di akun X pribadinya, @jansen_jsp, dikutip Selasa (30/12/2025).

Ia juga mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah memisahkan jadwal pemilu nasional dengan pemilu di tingkat daerah.

Akibat putusan tersebut, penyelenggaraan pilkada selanjutnya baru akan berlangsung pada tahun 2031 mendatang.

“Apalagi berdasarkan putusan MK, setelah pemilu lokal dan pusat dipisah, pilkada berikutnya baru akan digelar tahun 2031. Jadi masih lama sekali,” jelasnya.

Jansen berpendapat bahwa pembicaraan mengenai kebijakan ini baru layak dilakukan setelah pemilihan presiden pada tahun 2029.

Dengan demikian, masih terdapat rentang waktu yang cukup luas untuk melakukan pembahasan yang lebih mendalam tanpa ada unsur tergesa-gesa.

“Baru setelah pilpres 2029. Jadi membahasnya di atas tahun 2029 pun masih cukup waktu,” sebutnya.

Berdasarkan pertimbangan itu, ia merekomendasikan agar isu pemilihan kepala daerah melalui DPRD untuk sementara ditunda dan tidak dijadikan fokus utama.

“Jadi saran saya, tunda saja dulu membahas soal ini sekarang. Tidak perlu rasanya kita menambah polemik baru tidak penting, yang sifatnya juga tidak terlalu mendesak,” tegasnya.

Jansen turut menyebutkan bahwa bangsa sedang menghadapi berbagai tantangan berat, termasuk bencana alam yang melanda sejumlah wilayah.

Perdebatan politik semacam ini berpotensi menambah kerumitan karena melibatkan pandangan berbeda dari berbagai kalangan, termasuk partai dan masyarakat.

“Apalagi ini terkait politik dimana banyak pihak masih berbeda pandangan termasuk partai-partai dan rakyat di tengah situasi bencana yang masih berjalan,” ucapnya.

Ia mengharapkan agar pemerintah beserta semua pihak terkait lebih mengarahkan energi pada penyelesaian masalah-masalah krusial yang sedang dihadapi rakyat.

“Lebih baik fokus kita sekarang termasuk negara ke hal-hal lebih urgent yang sudah menunggu di depan mata,” kuncinya.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga