Aktivis 98 Tanggapi Sorotan ke Zulkifli Hasan: Kritik Wajar, Tapi Jangan Jadi Pembunuhan Karakter

Repelita Jakarta - Seorang aktivis yang tergabung dalam generasi reformasi tahun 1998 memberikan pandangan terkait sorotan masyarakat terhadap seorang menteri koordinator.

Sorotan itu muncul seiring dengan terjadinya bencana banjir bandang serta tanah longsor di beberapa wilayah di Pulau Sumatera dan Nanggroe Aceh Darussalam.

Lutfi Nasution menyatakan bahwa berbagai tudingan yang dialamatkan kepada pejabat tersebut merupakan hal yang wajar dalam iklim demokrasi pasca reformasi.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dan mengkritik kebijakan maupun kinerja para penyelenggara negara.

Namun yang perlu diperhatikan adalah kebenaran dari substansi tudingan tersebut serta motivasi di balik penyampaiannya.

Pertanyaan mendasar adalah apakah informasi yang beredar di masyarakat telah sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Diperlukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui apakah ada muatan kepentingan politik tertentu atau upaya sistematis untuk merusak reputasi seseorang.

Lutfi menilai pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan presiden telah menunjukkan respons yang cepat dalam penanggulangan bencana alam.

Koordinasi antar kementerian dan lembaga pemerintah berjalan dengan cukup baik sehingga dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak.

Penanganan yang cepat terhadap letusan gunung berapi di Jawa serta banjir dan longsor di Sumatera patut mendapatkan apresiasi yang tinggi.

Tindakan pejabat yang memberikan klarifikasi melalui saluran podcast dinilai sebagai bagian dari praktik demokrasi yang sehat.

Dalam klarifikasi tersebut dijelaskan berbagai hal yang selama ini mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh publik luas.

Dijelaskan adanya peran pengusaha yang memanfaatkan nama masyarakat untuk mengubah status kawasan konservasi menjadi perkebunan komersial.

Perubahan fungsi lahan tersebut lebih banyak menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas.

Selain faktor alam, bencana yang terjadi juga diakui adanya kontribusi dari perusakan lingkungan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Terdapat dugaan adanya konspirasi global yang bertujuan mendiskreditkan Indonesia di mata komunitas internasional.

Konspirasi tersebut juga diduga berupaya memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dengan berbagai cara dan metode.

Masyarakat diminta untuk lebih waspada terhadap organisasi-organisasi yang menerima pendanaan dari pihak asing tanpa transparansi yang jelas.

Perhatian juga perlu diberikan kepada para importir yang melakukan praktik tidak sehat dan tidak menginginkan kesejahteraan petani lokal.

Lutfi menyoroti keberanian pemimpin negara dalam melawan berbagai praktik mafia yang selama ini merugikan kepentingan negara dan rakyat.

Perlawanan terhadap mafia di sektor pemerintahan, pertambangan, pangan, dan sektor strategis lainnya patut didukung oleh semua pihak.

Dukungan tersebut diperlukan agar cita-cita luhur kemerdekaan yang tertuang dalam konstitusi dapat diwujudkan secara nyata.

Masyarakat diharapkan tidak mudah terpecah belah oleh berbagai isu yang dapat melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga