AHY: Alat Berat Mendesak Dibutuhkan untuk Buka Jalur Bantuan Banjir Sumatera

Repelita Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan bahwa pengerahan alat berat secara masif merupakan prioritas utama dalam mengatasi dampak bencana banjir serta longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Langkah tersebut sangat krusial untuk segera membuka akses jalur transportasi yang rusak parah sehingga penyaluran bantuan kemanusiaan bisa dilakukan dengan lebih lancar dan tepat waktu.

“Yang paling mendesak adalah memang menggelar secara cepat alat-alat berat untuk memperbaiki jalur-jalur transportasi yang rusak dan hancur," kata AHY ditemui di Lapangan Tembak Brigade Parako I Pasgat, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (14/12/2025).

"Sekali lagi, tanpa jalur transportasi, maka bantuan logistik atau kemanusiaan seberapa besar pun akan sulit untuk didistribusikan secara cepat, padahal itu yang paling harus didahulukan," tambahnya.

Distribusi bantuan saat ini memanfaatkan berbagai cara pengangkutan, termasuk melalui udara dengan pesawat, laut menggunakan kapal, serta darat dengan truk dan kendaraan lainnya.

Semua mekanisme tersebut telah dikoordinasikan secara intensif antar kementerian dan lembaga terkait agar bantuan benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.

Dalam beberapa kasus, dana bantuan juga akan langsung digunakan untuk pembelian kebutuhan di wilayah terdampak jika cara itu dinilai lebih praktis dan hemat waktu.

Personel dari keluarga besar Pamor Persada turut dikerahkan di lapangan untuk membantu proses penerimaan serta pendistribusian logistik kepada korban.

Mengenai kemajuan perbaikan infrastruktur, AHY menyatakan bahwa kerjasama antara pemerintah pusat, aparat TNI-Polri, dan pemerintah daerah terus ditingkatkan secara signifikan.

Kepemimpinan yang tanggap serta pengelolaan di tingkat lapangan menjadi faktor penentu dalam mempercepat seluruh tahap penanganan bencana.

“Saya melihat kita terus membangun sinergi dan kolaborasi tersebut, sehingga baik dari jajaran Kemenko Infrastruktur maupun dari TNI Polri itu bagus di lapangan. Dan sudah dibuktikan," ungkapnya.

Setelah kembali dari kunjungan langsung ke Aceh Tamiang, AHY langsung menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah menteri terkait.

Pertemuan itu melibatkan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menyusun daftar prioritas pemulihan.

Berdasarkan perkiraan sementara dari Kementerian Pekerjaan Umum, diperlukan dana hingga Rp51 triliun untuk rekonstruksi infrastruktur esensial seperti jalan, jembatan, serta instalasi air bersih.

Di sektor perumahan, kerusakan tercatat sangat luas dengan sekitar 112.000 unit rumah mengalami kerusakan dalam berbagai tingkatan hingga ada yang hanyut sepenuhnya.

“Kategorinya itu rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan hanyut atau hilang. Nah ini harus di-mapping secara lebih teknis dan detail, karena tentunya biaya pembangunan kembali juga beragam," kata Ketua Umum Partai Demokrat ini.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman masih terus melanjutkan pendataan mendalam untuk memperoleh angka kerusakan yang lebih presisi.

Secara umum, AHY memastikan bahwa seluruh upaya penanganan bencana ini dilaksanakan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto dengan prinsip bergerak cepat, mempererat koordinasi, serta saling mendukung antar semua unsur pemerintah demi pemulihan segera di daerah-daerah terdampak.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga