Roy Suryo Teriak Dikriminalisasi Kasus Ijazah Jokowi: Bukan Saya yang Pertama Posting, Dian Sandi PSI Harusnya Kena Pasal ITE

Repelita Jakarta - Pakar telematika Roy Suryo menegaskan bahwa dirinya sedang mengalami proses kriminalisasi dan politisasi dalam kasus dugaan penyebaran fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo karena bukan dia yang pertama kali menyebarkan gambar dokumen tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Roy Suryo dalam program Interupsi bertajuk 'Roy Suryo Cs Melawan, Tolak Damai dengan Jokowi' yang disiarkan di iNews pada Kamis 27 November 2025.

Menurutnya, tim yang terdiri dari dirinya, Rismon Sianipar, serta Tifauzia Tyassuma baru mulai melakukan analisis terhadap ijazah tersebut pada 1 April 2025 setelah politisi PSI Dian Sandi Utama mempublikasikan gambar berwarna secara terbuka di media sosial.

Kita belum pernah mengeluarkan analisis apa pun ya, sebelum tanggal 1 April, orang namanya Dian Sandi itu kemudian memposting pertama kalinya gambar (ijazah Jokowi) yang berwarna. Itu yang kemudian membuat Dr Rismon Sianipar, saya, dr Tifa kemudian bisa menganalisis, kata Roy.

Roy menilai bahwa justru Dian Sandi lah yang memungkinkan publik luas mengakses dan menganalisis dokumen tersebut tanpa izin terlebih dahulu.

Ia berpendapat bahwa politisi PSI tersebut seharusnya dikenai sanksi berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena memposting gambar tanpa persetujuan pemilik.

Itu juga termasuk orang yang kemudian membuat dapat diakses, kemudian diposting tanpa izin, kemudian dia izin baru besoknya, itu lah seharusnya pasal-pasal di 32 dan 35 Undang-Undang ITE harusnya dikenakan ke Dian Sandi, ucap Roy.

Ini memang banyak banget kriminalisasi dan politisasi, tuturnya.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga